PKS Ingatkan Menkes, Jampersal Terbengkelai Sibuk Kontroversi Kondom



jalanpanjang.web.id - Selain mengeritisi kampanye kondom yang dilakukan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Herlini Amran mempertanyakan program peningkatan kesehatan ibu, Millennium Development Goals (MDGs) Tujuan ke-5.

Fokusnya adalah peningkatan pelayanan antenatal bagi para ibu hamil yang kini ter-cover dengan program Jaminan Persalinan (Jampersal).

"Saya terkejut mendengar laporan lisan dari para Ketua Ikatan Dokter Indonesia saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi IX, 18 Juni 2012. Mereka mengatakan bahwa selama ini petugas pelayan persalinan tidak dilibatkan dalam penentuan paket biaya Jampersal, sehingga mereka tidak mengeluh dengan anggarannya yang kerap nombok," ujar Herlini yang juga menjadi anggota Panitia Kerja Jaminan Kesehatan Komisi IX, Rabu (27/6/2012) di Jakarta.

Saat Rapat Kerja dengan Kemenkes di Gedung DPR, Senin (25/6/2012), Herlini juga mengingatkan komitmen Kementerian Kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak. Pasalnya, saat ini pencairan klaim Jampersal amat sukar dan sering muncul modus-modus pemotongan paket Jampersal di rantai birokrasi.

"Imbasnya adalah, di Jakarta dan sekitarnya saja, para ibu hamil peserta Jampersal memang cukup maksimal mendapatkan pelayanan antenatal, tetapi memasuki masa partus hingga postnatal banyak yang terbengkalai," tuturnya.

Menurut Herlini, tahun 2012 ini DPR telah menyetujui anggaran program Jampersal untuk pemerintah pusat sebesar Rp 1,56 triliun melalui Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes. Ditambah lagi anggaran Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi sebesar Rp 120 miliar, sebagian lagi terintegrasi dalam anggaran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 1,07 triliun pada Ditjen Bina Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes.

Uang negara sebesar itu ada kemungkinan habis tanpa capaian yang signifikan. "Tetapi realisasinya di lapangan, paket persalinannya kerap dipotong hingga 50 persen lebih oleh aparatur daerah, sehingga menyebabkan para bidan atau tenaga kesehatan persalinann lainnya enggan menjadi mitra Jampersal. Biaya Rp 650.000 per paket persalinan merupakan hak para perempuan Indonesia yang akan melahirkan dengan bantuan bidan atau fasilitas kesehatan," tuturnya.(kompas.com)

Artikel Terkait



Tags: , ,

Jalan Panjang.web.id

Didedikasikan sebagai pelengkap direktori arsip perjuangan dakwah, silahkan kirim artikel maupun tulisan Tentang Dakwah ke jalanpanjangweb@gmail.com