jalanpanjang.web.id - PKS menyatakan menolak usulan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, hal itu dianggap tidak reaslistis.Hal ini ditegaskan Anis Matta Sekjen PKS yang juga Wakil Ketua DPR RI, Kamis (23/2/2012) menyikapi rencana pemerintah yang akan memilih opsi menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Fraksi PKS sudah memutuskan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, yang akan dilaksanakan pada 1 April nanti. Sebab, situasi politik dalam negeri saat ini belum kondusif. Sehingga dikawatirkan hal itu dapat memincu terjadinya konflik, akibat inflasi," ujar Sekjen PKS Anis Matta di Gedung DPR, Kamis (23/2).
Anis mengatakan, seharusnya kalau pemerintah akan melakukan langkah-langkah seperti ini, kebijakannya tidak hanya pada persoalan BBM saja. Tetapi juga pemerintah melakukan pembenahan kebijakan energi yang fundamental terlebih dahulu.
"Jadi, kebijakan menaikkan BBM ini kan sebenarnya hanya satu bagian dari keseluruhan regulasi BBM kita. Sebenarnya, yang justru tidak terlihat oleh masyarakat kita adalah keseriusan pemerintah dalam hal perencanaan atau membuat regulasi persoalan energi ini secara komprehensif," tegasnya.
Menurut Anis, sebelum pemerintah memutuskan untuk malukan konversi BBM ke energi lainnya, seperti gas dan panas bumi juga, maka sebaiknya secara keseluruhan kebijakan energi nasional diselesaikan. Mesti ada satu paket kebijakan nasional dalam pengelolaan energi ini.
Jadi, kalau cuma sekadar menaikkan harga BBM, itu hanya menyelesaikan satu persoalan kecil saja yang bersifat jangka pendek. Sementara persoalan jangka panjangnya belum dipikirkan," tegasnya.
Pemerintah tidak bisa menaikkan harga BBM karena alasan harga minyak dunia saat ini terus bergerak naik (120 USD per barel) akibat ketegangan antara Iran dan Israel saat ini.
"Makanya, jika kita punya paket kebijakan nasional soal energi yang komprehensif, dan meski harga minyak dunia meroket, maka tidak akan terpengaruh. Sebab, sudah ada antisipasinya. Jadi, solusinya tidak sekadar menaikkan harga BBM sebagaimana usulan pemerintah saat ini," tegasnya. (jurnalparlemen)
"Fraksi PKS sudah memutuskan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, yang akan dilaksanakan pada 1 April nanti. Sebab, situasi politik dalam negeri saat ini belum kondusif. Sehingga dikawatirkan hal itu dapat memincu terjadinya konflik, akibat inflasi," ujar Sekjen PKS Anis Matta di Gedung DPR, Kamis (23/2).
Anis mengatakan, seharusnya kalau pemerintah akan melakukan langkah-langkah seperti ini, kebijakannya tidak hanya pada persoalan BBM saja. Tetapi juga pemerintah melakukan pembenahan kebijakan energi yang fundamental terlebih dahulu.
"Jadi, kebijakan menaikkan BBM ini kan sebenarnya hanya satu bagian dari keseluruhan regulasi BBM kita. Sebenarnya, yang justru tidak terlihat oleh masyarakat kita adalah keseriusan pemerintah dalam hal perencanaan atau membuat regulasi persoalan energi ini secara komprehensif," tegasnya.
Menurut Anis, sebelum pemerintah memutuskan untuk malukan konversi BBM ke energi lainnya, seperti gas dan panas bumi juga, maka sebaiknya secara keseluruhan kebijakan energi nasional diselesaikan. Mesti ada satu paket kebijakan nasional dalam pengelolaan energi ini.
Jadi, kalau cuma sekadar menaikkan harga BBM, itu hanya menyelesaikan satu persoalan kecil saja yang bersifat jangka pendek. Sementara persoalan jangka panjangnya belum dipikirkan," tegasnya.
Pemerintah tidak bisa menaikkan harga BBM karena alasan harga minyak dunia saat ini terus bergerak naik (120 USD per barel) akibat ketegangan antara Iran dan Israel saat ini.
"Makanya, jika kita punya paket kebijakan nasional soal energi yang komprehensif, dan meski harga minyak dunia meroket, maka tidak akan terpengaruh. Sebab, sudah ada antisipasinya. Jadi, solusinya tidak sekadar menaikkan harga BBM sebagaimana usulan pemerintah saat ini," tegasnya. (jurnalparlemen)
.JPG)
