Terkait Wacana Pembubaran FPI, PKS Minta Presiden Introspeksi



jalanpanjang.web.id - Yang demo cuma sedikit. Yang datang aktivis liberal, pelaku maksiat dan orang bayaran. Plus aksi teatrikal 'penyerangan' yg dilakukan oleh teman sendiri. Jumlah wartawan lebih banyak daripada pendemo, apalagi polisinya. Eng ing eng, tiba-tiba media massa memblow-up seolah-olah seluruh Indonesia menuntut hal yg sama. Bahkan Presiden pun ikut bicara.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tidak tinggal diam, PKS mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta organisasi massa Front Pembela Islam introspeksi. Menurut F-PKS, Presiden seharusnya membela FPI lantaran menjadi korban terkait peristiwa di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 

"Mereka (FPI), kan, korban, tetapi justru FPI yang dihujat. Anehnya, sampai Presiden ikut bicara suruh introspeksi diri. Saya pikir SBY juga harus introspeksi," kata Kapoksi F-PKS di Komisi III Aboe Bakar Al Habsy saat menerima pengaduan Front Umat Islam di Komisi III DPR, Rabu (15/2/2012). 

Sebanyak 17 orang perwakilan dari FUI mengadukan peristiwa penolakan kedatangan petinggi FPI di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya. Mereka sekaligus menolak rencana pembentukan FPI di Palangkaraya.
Aboe Bakar mengatakan, tidak boleh penolakan dilakukan dengan tindakan anarkis. Pembentukan organisasi di daerah, kata dia, diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan. 


"Tidak dibenarkan bila ada yang menuding FPI anarkis, lantas mereka berbuat anarkis. Jadi, yang anarkis siapa? FPI datang ingin membuka sebuah lembaga yang sudah disepakati undang-undang, tetapi disambut dengan anarkis," ucap Aboe Bakar. 

Indra, anggota Komisi III yang juga dari Fraksi PKS, mengatakan, tindakan anarkis yang dilakukan FPI selama ini lantaran tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, khususnya kepolisian, terkait berbagai penyimpangan. 

"FPI bukan sekadar bertindak. Pasti FPI sudah melakukan protap lebih dulu melaporkan tindakan kriminal atau kemaksiatan yang terjadi di wilayah. Persoalan mendasar tidak berjalannya fungsi negara dalam penegakan hukum sehingga memancing adanya main hakim sendiri," kata Indra.(kompas.com)

Artikel Terkait



Tags: , ,

Jalan Panjang.web.id

Didedikasikan sebagai pelengkap direktori arsip perjuangan dakwah, silahkan kirim artikel maupun tulisan Tentang Dakwah ke jalanpanjangweb@gmail.com