jalanpanjang.web.id - DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Magelang mengajak para Pengurus Daerah Muhamadiyah Kabupaten Magelang untuk memperkuat kerja sama demi kemajuan umat.

"Kami mengajak Muhamadiyah memperkuat ukhuwah. Ini penting agar sesama muslim bisa saling memahami dan bekerja sama demi kebaikan umat," kata Ketua DPD PKS Kabupaten Magelang Muhammad Nasofi dalam silaturahmi dengan jajaran pengurus Muhamadiyah di kantor PDM, Jumat (22/6).

Nasofi mengatakan medan juang PKS dan Muhamadiyah memang berbeda yakni politik dan dakwah. Namun demikian keduanya bisa bekerja sama dalam hal sosial seperti penanganan dampak erupsi Merapi dan banjir lahar hujan.

Menanggapi hal ini, Bambang Surendro mengatakan pihaknya belum bisa menentukan jenis kerja sama yang bisa dilakukan. Ia mengatakan hal ini membutuhkan kajian dari para pengurus terlebih dulu. "Kami memang berbeda namun ada arah yang sama. Lagi pula perbedaan adalah rahmat. Silaturahmi seperti ini banyak manfaatnya," kata Wakil Ketua PDM Abdul Malik.

Malik berharap ada kesepahaman antara Muhamadiyah dengan institusi politik seperti PKS. Ia menaruh harapan agar silaturahmi keduanya bisa memecah kebuntuhan dan menjadi pencerah untuk masyarakat.

Bambang Supriyo mengatakan bahwa sebagai partai politik PKS harus turut mencarikan solusi atas masalah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Candi Borobudur dan berbagai persoalan lainnya.

Sementara itu, anggora Komisi C DPRD Kabupaten Magelang Nur Cahyo Hidayati mempersilakan para kader Muhamadiyah untuk menyalurkan aspirasi lewat pihaknya. Ia berjanji akan menyalurkan aspirasi tersebut baik soal perda maupun lainnya.(suaramerdeka)

jalanpanjang.web.id - Secara Resmi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Mabes Polri tak mengeluarkan izin pentas Lady Gaga. Ini penting untuk menjaga kewibawaan Polri. Permintaan PKS disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta, Kamis (24/5).

Mahfudz berharap Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan tak perlu repot-repot mengurusi konser Gaga. "Kewibawaan Kemenkopolhukam harus dijaga. Tak usah mengurusi hal remeh-temeh," ujar Mahfudz.

Ketua Komisi I DPR ini meminta semua pihak sadar kalau isu Gaga telah melahirkan gesekan. Bahkan sampai ada pihak berani melecehkan lembaga semacam Majelis Ulama Indonesia.

"Semahal itukah harga yang harus kita bayar untuk seorang Lady Gaga? Sementara kita tidak bisa pastikan manfaat apa dari kehadirannya di Indonesia," terang Mahfudz. (Metronews)

Di tengah kesibukan berjuang di gelanggang politik DKI, Dr. Hidayat Nurwahid (HNW) menerima kabar duka, ibunda tercinta wafat pagi ini, Senin 21 Mei 2012 di RSUD. Dr. Sardjito Yogyakarta. Ibu Hj. Siti Rahayu meninggal dunia akibat penyakit diabetes dan gagal ginjal  yang telah lama diidapnya Beliau meninggal di usia 78 tahun.

Menurut Ust. Cahyadi Takariawan dalam web pribadinya, Tidak cukup mudah untuk mencari tiket penerbangan ke Yogyakarta hari ini, mungkin karena masih terpengaruh oleh suasana libur panjang empat hari yang berakhir kemarin. Rombongan Dr. Hidayat Nur Wahid diperkirakan baru bisa tiba di rumah duka, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah sekitar pukul 12.00 wib.

Jenazah ibunda calon Gubernur DKI, Hidayat Nur Wahid, Hj Siti Rahayu yang meninggal dunia, Senin (21/5) sekitar pukul 03.00 akan disemayamkan di rumah duka di Dukuh Kadipaten, Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Klaten. 

Dr. Hidayat Nur Wahid dikenal sebagai sosok yang sangat berbakti kepada orang tua. Secara pribadi saya beberapa kali menemani beliau untuk menengok ibunda di Prambanan. Termasuk hari Jumat (18/05/2012) kemarin, Dr. HNW menyempatkan bezoek ibunda di RSUD Dr. Sardjito Yogyakarta. Beliau sangat yakin, bakti kepada kedua orang tua adalah kunci sukses dunia akhirat.(Ust. Cahyadi Takariawan)

Semasa hidupnya ibunda Hidayat Nur Wahid merupakan aktifis Aisyiyah, yakni organisasi perempuan Muhammadiyah yang masih aktif berdakwah.

Beliau menikah dengan H Muhammad Syukri yang sudah lebih dahulu berpulang. Mereka dikaruniai tujuh orang anak. Hidayat Nur Wahid adalah putra sulung pasangan itu.

jalanpanjang.web.id - Saat ini adalah Milad PKS ke-14, PKS saat ini sudah berusia remaja. Karena itu, godaan akan makin banyak. Meski begitu, para kader diharapkan mampu menghadapi berbagai godaan dan tantangan.

"PKS di usia sekarang, tantangan seberat apapun tidak akan membuat kita lesu. Kader PKS senang menghadapi tantangan dan kerja keras untuk masa depan," tuturnya. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq optimistis partainya akan memenangi Pilgub DKI dan Jabar. Kadernya yang militan akan diandalkan demi memenangkan pilkada di dua daerah tersebut.

Menurutnya, para kader PKS punya komitmen kuat demi memajukan partainya. Sehingga mereka akan berbuat maksimal dalam upaya pemenangan pilgub.

"Saya berharap kader kita yang di sini atau di mana pun agar bisa berkoordinasi dan konsolidasi dengan masyarakat," kata Luthfi saat ditemui di sela Milad PKS ke-14 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Sabtu (19/5/2012).

Ia berharap kadernya bergerak aktif untuk memenangkan pilgub. "Kader di mana pun harus terlibat aktif, minimal lewat doa," jelasnya.

Lutfhi menegaskan, kursi gubernur DKI dan Jabar harus menjadi milik PKS. Dengan begitu, maka PKS akan makin mudah melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. "Kursi gubernur harus jatuh ke PKS," cetusnya.

Khusus untuk pilgub Jabar, ia menyebut bukan perkara mudah untuk mempertahankannya. Sebab semua kader PKS juga mesti sama-sama berjuang agar Heryawan kembali memimpin Jabar.

"Setelah kemenangan periode lalu oleh PKS, ke depan PKS akan bekerja keras untuk memenangkan Pilgub Jabar," tegas Luthfi. (sumber : detikBandung)

jalanpanjang.web.id - Yang demo cuma sedikit. Yang datang aktivis liberal, pelaku maksiat dan orang bayaran. Plus aksi teatrikal 'penyerangan' yg dilakukan oleh teman sendiri. Jumlah wartawan lebih banyak daripada pendemo, apalagi polisinya. Eng ing eng, tiba-tiba media massa memblow-up seolah-olah seluruh Indonesia menuntut hal yg sama. Bahkan Presiden pun ikut bicara.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tidak tinggal diam, PKS mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta organisasi massa Front Pembela Islam introspeksi. Menurut F-PKS, Presiden seharusnya membela FPI lantaran menjadi korban terkait peristiwa di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 

"Mereka (FPI), kan, korban, tetapi justru FPI yang dihujat. Anehnya, sampai Presiden ikut bicara suruh introspeksi diri. Saya pikir SBY juga harus introspeksi," kata Kapoksi F-PKS di Komisi III Aboe Bakar Al Habsy saat menerima pengaduan Front Umat Islam di Komisi III DPR, Rabu (15/2/2012). 

Sebanyak 17 orang perwakilan dari FUI mengadukan peristiwa penolakan kedatangan petinggi FPI di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya. Mereka sekaligus menolak rencana pembentukan FPI di Palangkaraya.

Aboe Bakar mengatakan, tidak boleh penolakan dilakukan dengan tindakan anarkis. Pembentukan organisasi di daerah, kata dia, diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan. 

"Tidak dibenarkan bila ada yang menuding FPI anarkis, lantas mereka berbuat anarkis. Jadi, yang anarkis siapa? FPI datang ingin membuka sebuah lembaga yang sudah disepakati undang-undang, tetapi disambut dengan anarkis," ucap Aboe Bakar. 

Indra, anggota Komisi III yang juga dari Fraksi PKS, mengatakan, tindakan anarkis yang dilakukan FPI selama ini lantaran tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, khususnya kepolisian, terkait berbagai penyimpangan. 

"FPI bukan sekadar bertindak. Pasti FPI sudah melakukan protap lebih dulu melaporkan tindakan kriminal atau kemaksiatan yang terjadi di wilayah. Persoalan mendasar tidak berjalannya fungsi negara dalam penegakan hukum sehingga memancing adanya main hakim sendiri," kata Indra.(kompas.com)

jalanpanjang.web.id -  Bibit-bibit muda Indonesia tidaklah seburuk yang dibayangkan, tidak sedikit yang menorehkan prestasi. Sehingga tugas pemerintahlah untuk menjaga mereka agar tidak diambil asing karena tidak mendapatkan tempat dinegeri sendiri. Lihat saja mobil rakitan anak SMK Solo, kita melihatnya sangat luar biasa seorang anak SMA sudah dapat merakit mobil. Dan tugas pemerintah untuk menjadikan Mobil ini sebagai pemaci Inspirasi dibuatnya Industri produksi mobil nasional.

Untungnya masih ada yang perhatian dari beberapa pihak . Setelah dipakai Walikota Solo, Joko Widodo, untuk mobil dinas, mobil rakitan siswa SMK Solo dan Kiat Motor itu terus menuai pujian. Partai Keadilan Sejahtera pun tidak mau ketinggalan mengapresiasi mobil tersebut.

Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, menyatakan partainya akan memberikan penghargaan kepada pelajar, guru serta pihak lainnya yang terlibat dalam pembuatan mobil Kiat Esemka. Penyerahan penghargaan akan dilakukan pada perayaan ulang tahun PKS pada 20 April.

"PKS mengapresiasi pembuatan mobil karya siswa SMK dengan memberikan penghargaan, seperti pemberian beasiswa kepada para siswa yang ikut membuat," kata Hidayat di Solo, Kamis 5 Januari 2012.

Selain siswa, dia melanjutkan, pemberian penghargaan juga akan diserahkan kepada para guru yang melakukan pendampingan perakitan mobil Kiat Esemka. "Guru dan sekolah akan mendapatkan penghargaan," ujarnya.

Bahkan, Hidayat mengaku, berkat Walikota Solo, Jokowi, mobil produksi SMK tersebut semakin fenomenal dan dikenal. "Tiga pihak ini, yakni  siswa, guru dan walikota pantas mendapatkan apresiasi. Nanti, kami akan berikan penghargaan tanggal 20 April," ucapnya.(vivanews.com)

jalanpanjang.web.id - Kebijakan moratorium pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi, dan terorisme yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM terus menuai polemik di Tanah Air.

Fraksi PKS di DPR menilai, kebijakan pemerintah terkait penegakan hukum di negeri ini harus berdasarkan koridor hukum yang berlaku. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR, Nasir Djamil.

Menurutnya, penegakan hukum yang tidak berdasarkan kepada koridor perundang-undangan yang berlaku, justru dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, terutama terpidana atau warga binaan. "Kami setuju dan mendukung penuh upaya penegakan hukum di Indonesia sepanjang penegakan hukum itu berada dalam koridor hukum yang jelas," ujar Nasir di Jakarta, Ahad (10/12).

Dia mencontohkan, keputusan pengetatan remisi yang sebelumnya disebut moratorium yang dibuat Kementerian Hukum dan HAM. Padahal, pengaturan tentang hal itu sudah diatur dalam UU No. 12 tahun 1995 dan PP No. 28 tahun 2006. "Jadi, jangan (keputusan dibuat hanya) dengan telepon dapat membatalkan Surat Keputusan (sebelumnya)," cetusnya.

Terlebih lagi, lanjut Nasir, surat edaran tertanggal 31 Oktober 2011 ke setiap Kanwil Lapas yang mencantumkan kata-kata tidak memberikan remisi dalam menyambut hari Natal 2011. "Ini adalah hal yang bertentangan dengan UU No. 12 tahun 1995 dan PP No. 28 tahun 2006, di mana remisi itu adalah hak warga binaan berkenaan perayaan hari besar agama," kata dia.

Yang dikhawatirkan, menurut dia, akan menimbulkan kecemburuan SARA dan perbedaan perlakuan yang tidak seimbang, di mana pada hari Idul Fitri kemarin para terpidana atau warga binaan telah mendapatkan hak remisi-nya.

"Dapat kita bayangkan, bagaimana kalau dari 102 orang terpidana atau warga binaan yang telah menerima salinan surat keputusan tertunda hanya karena perintah telepon dan surat edaran tertanggal 31 Okt 2011 tersebut. Ini salah satu bagian dari alasannya," kata anggota DPR dari Daerah Pemilihan Aceh I ini.(republika.co.id)

jalanpanjang.web.id - Komisi III Bidang Hukum DPR akhirnya memilih empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2011 hingga 2016. Dua nama yang juga disebut calon kuat yakni, Abdullah Hehamahua dan Yunus Husein, kandas dalam pencalonan ini.

Empat pimpinan yang baru itu diputuskan lewat voting yang digelar komisi III,  di Jakarta, Jumat 2 Desember 2011.  Empat nama yang lolos itu adalah Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain.

Berikut hasil akhir voting 8 Nama calon pimpinan KPK itu.
1. Abraham Samad : 55
2. Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi : 3
3. Abdullah Hehamahua : 2
4. Handoyo Sudradjat : -
5. Adnan Pandu Praja : 50
6. Yunus Husein : 20
7. Zulkarnain : 37
8. Bambang Widjojanto : 55

Empat orang pimpinan KPK baru ini dipilih oleh 56 anggota dan pimpinan Komisi III yang hadir hari ini. Masing-masing anggota DPR mendapat jatah 4 suara untuk memilih. Total suara seharusnya 224 suara. Tetapi dari hasil ini terdapat total suara 223 suara. Jadi, ada satu anggota DPR yang hanya memilih tiga nama.

Empat nama yang lolos ini akan dipilih kembali untuk mencari siapa yang akan menjadi Ketua KPK. Voting akan kembali dilanjutkan untuk memilih Ketua KPK yang baru itu

 

Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Nasir Djamil, mengatakan terpilihnya Abraham Samad menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tepat. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, Abraham sudah memenuhi kualifikasi sebagai ketua.

Nasir mengatakan, KPK membutuhkan sesosok anak muda yang memiliki idealisme. Nasir mengatakan, mungkin pertimbangan fraksi-fraksi untuk memilih Abraham karena dia merencanakan kerja satu tahun akan tampak hasilnya.

"Kita nunggu bagaimana dia meng-organize, satu tahun, mungkin itu yang membuat jadi, kemudian (kita) bersemangat memilih," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 2 Desember 2011.

Nasir juga mengatakan, wakil-wakil ketua yang terpilih yang dinilai lebih senior dari Abraham diminta menjaga Abraham agar tak tergelincir.

Sementara itu, sebaliknya mengenai Yunus Husein yang gagal menjadi komisioner KPK,  membuat Partai Demokrat Kecewa. Kekecewaan Partai Demokrat juga diperlihatkan Ketua Komisi III, Benny K Harman. "Ya kecewa, tapi bagaimana lagi. Politik memang begitu. Suara rakyat kan suara Tuhan," ujar Ketua Departemen Bidang Hukum Partai Demokrat tersebut.

Ia juga mengaku terkejut dengan terpilihnya Abraham Samad sebagai ketua KPK yang sekaligus menurunkan ketua lama menjadi wakil ketua. Meskipun ia mengatakan usia Abraham yang merupakan paling mudah sebagai nilai tambah untuk menjadi Ketua KPK. 

 

Menurut anggota Komisi III DPR dari FPKS Aboebakar Alhabsyi, Kamis, (1/12) Yunus independensinya sangat diragukan. Resistensi terhadap Yunus yang merupakan mantan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut sudah tinggi sejak awal. Soal independensi juga dipertanyakan mengingat dia masih tercatat sebagai anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. .(vivanews,Media Indonesia, Republika) (foto : kompas.com)

jalanpanjang.web.id - Pemilihan Umum (Pemilu) masih akan digelar pada 2014. Namun sejumlah lembaga survei independen sudah memaparkan hasil riset dan survei untuk mengetahui perkembangan persepsi masyarakat mengenai kepartaian.

Salah satunya hasil survei Reform Institute. Lembaga survei independen ini melakukan survei terhadap 2010 responden pada 12-24 September 2011. "Survei juga menggunakan metode multi stage random sampling pada kategori wilayah provinsi dengan tingkat kesalahan (margin error) sebanyak 1,95 persen, sehingga kredibilitasnya terjamin," kata Direktur Reform Institute, Abdul Hamid, dalam rilis yang diterima VIVAnews, Selasa, 25 Oktober 2011.

Hasil survei menunjukkan bahwa loyalitas pe­mi­lih pada partai, PKS berada pa­da urutan tertinggi. PKS m­e­mi­liki tingkat loyalitas 36,96 per­sen. Kemudian disusul PKB 27,66 persen, Golkar 24,93 per­sen, PAN 24,59, PDIP 23,49 per­sen, PPP 15,28 persen, Hanura 18,52 persen, dan Gerindra 17,19 persen.  "Partai yang paling rendah lo­yalitasnya PD 12,21 persen," tu­tur Abdul Hamid.

Selain itu, survei menunjukkan partai yang kinerjanya p­a­lin­g mengecewakan adalah Par­tai Demokrat 32,64 persen, ki­ner­ja Golkar dinilai mengece­wa­kan hanya oleh 6,62 persen ma­syarakat, sedangkan kinerja PDIP dinilai mengecewakan oleh 8,56 persen masyarakat," lanjut  Direktur Pengembangan Re­form Institute, Abdul Hamid, da­lam jumpa pers 'Survei Per­sep­si Publik Tentang Kepar­tai­an dan Masalah Politik' di kan­tor­nya, Pancoran, Jakarta, Se­la­sa (25/10). Hamid menjelaskan, alasan ki­nerja PD dianggap mengece­wa­kan karena kasus suap wis­ma atlet yang menyeret mantan bendahara umumnya, Na­za­rud­din. Masyarakat me­ngang­­gap PD tidak mampu me­ngon­trol kadernya.

Hamid menyatakan, hasil analisis survei ini menunjukkan, jika parlemen menetapkan parliamentary threshold (PT) sebesar 4,5 persen atau 5 persen, maka jumlah partai politik yang lolos dalam Pemilu 2014 maksimum enam partai, yaitu Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, Gerindra (peluangnya besar, tapi tergantung persiapannya), dan PAN/PKB (harus bersaing). Sementara Hanura dan PPP kemungkinan tidak lolos. (vivanews, medan-jurnas)

jalanpanjang.web.id - Nama Hidayat dalam survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) berada di atas Sri Mulyani, Ani Yudhoyono, Anas Urabaningrum, dan Hatta Rajasa. PKS yakin publik suka sosok yang tenang.

"Itu menunjukkan publik menerima figur PKS yang tenang, rasional, kompeten di bidangnya," kata Anggota Dewan Pakar PKS, Agoes Kooshartoro dalam siaran pers yang diterima detikcom melalui surat elektronik, Sabtu (29/10/2011).

Namun diakui Agoes, nama Hidayat masih jauh di bawah nama-nama seperti Prabowo, Megawati, Aburizal Bakrie, Wiranto, dan Sri Sultan. Namun dengan sosok Hidayat, dinilai memiliki potensi ke depan.

"HNW selaku Ketua BKSAP berperan menggolkan Ketua DPR RI sebagai Presiden Parlemen Islam (OKI) dengan lobi internasional. Ia bukan sosok yang vulgar dan suka ancam-mengancam atau memancing kontroversi," terangnya.

Masih dalam siaran pers yang sama, menurut Direktur CIR, Sapto Waluyo terkait hasil survei, dalam komunikasi politik PKS harus terus memperbaiki diri. Elite PKS jangan memancing keributan dengan partai lain atau ormas tertentu.

Masih ada massa yang belum memutuskan untuk memilih. PKS dalam hasil survei Reform Institute memiliki elektabilitas yang cukup tinggi sekitar 7,36 persen di bawah Golkar, PD, dan PDIP.

"Ini merupakan warning keras agar elite PKS memperbaiki komunikasi politik yang buruk, karena tidak hanya merusak hubungan dengan partai lain atau ormas, juga menimbulkan kegalauan di kalangan kader atau simpatisan. PKS belum punya basis sosial yang kokoh, mayoritas pemilihnya kalangan urban dan terdidik, sehingga sangat kritis dengan isu dan perilaku kontroversial," ujar Sapto.(detik.com)

jalanpanjang.web.id - Setiap bulan, selesai maghrib redaksi kebon sirih (Redbons) di Jalan Kebon Sirih Raya, Kavling 17-18 Jakarta Pusat menggelar diskusi. Diskusi mulai dari yang ringan hingga persoalan yang berat-berat seperti politik dan pemilihan umum. Tentu saja, dalam diskusi itu banyak informasi-informasi penting yang hanya diperuntukanbagi orang yang hadir di dalam ruangan alias off the record.

Seperti Kamis malam, redaksi kebon sirih okezone.com mengundang pembicara Wakil Ketua DPR Anis Matta. Dalam perbincangan tersebut Anis Matta membicarakan seputar PKS yang katanya sedang belajar menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi.

"Okezone dan PKS ini kan sama, yakni sama-sama lahir di era demokratisasi tengah tumbuh. Kita ini generasi native democracy," kata Anis mengawali diskusi.

Tentu saja di dalamnya juga ikut dibicarakan kasus-kasus "panas" yang sempat mencuat belakangan di DPR.

Sebelum menutup diskusi, Anis kembali menegaskan bahwa, untuk bisa mendapatkan calon-calon elit negeri ini, peran Partai Politik dan media sangat penting. Pasalnya, ujar Anis, media dan parpol memiliki kewajiban untuk membangun learning society --masyarakat yang mau terus belajar.(okezone.com)

jalanpanjang.web.id - innalillahi wa innailahi rojiun. Kiai Haji Zainuddin MZ telah meninggal dunia pada Selasa (5/7) pukul 09.22 WIB di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Jenazah KH. Zainuddin sudah dibawa ke rumah duka, Jalan Gandaria I, Gang Haji Aom, Kebayoran Baru.

Saat ini, para pelayat sudah berdatangan ke rumah KH. Zainuddin. Jenazah beliau telah disemayamkan di rumah duka, di Jalan Gandaria 1 Gang Haji Aom Nomor 70 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Akhir tahun 2010, KH. Zainuddin juga pernah dilarikan ke Rumah Sakit Gandaria, Jakarta Selatan. Walau pemeriksaan belum usai, mantan Ketua Partai Bintang Reformasi (PBR) ini ngotot keluar dari rumah sakit.

Penyebab kematian Dai Sejuta Umat, KH Zainuddin MZ, diduga akibat penyakit lama yang sudah diderita. Namun, penyakit apa itu masih misterius.

Pihak Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) hanya menjelaskan berdasarkan keterangan pihak keluarga bahwa Zainuddin memiliki riwayat penyakit tersebut. "Kami tak dapat menjelaskan penyakit apa yang mengakibatkan Zainuddin MZ meninggal pada Selasa (5/7) pagi," ungkap Kepala Manajemen Bisnis RSPP, dr Syafik Ahmad.

Ia menegaskan bahwa tim medis RSPP yang menangani Zainuddin juga sempat melakukan pemeriksaan fisik dan mengkonfirmasi keluarganya perihal riwayat penyakit yang pernah diderita.

"Menurut keluarga, penyakit itu memang sudah lama diderita almarhum. Bahkan sebelum dibawa ke RSPP, Zainuddin sempat menjalani pemeriksaan di rumah sakit lain," imbuh Syafik.

Rumah Zainuddin MZ di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, penuh pelayat. Para pelayat yang tidak hanya dari warga sekitar itu terlihat memenuhi jalan dan halaman rumah dai sejuta umat itu.

Bergantian, para pelayat masuk ke dalam rumah Zainuddin di Jalan Gandaria 1, Gang Haom, Jakarta Selatan, Selasa (5/7/2011). Para pelayat tampak menyalami sejumlah anggota keluarga, termasuk istri Zainuddin, Kholilah, yang tampak sangat sedih.(republika,detik)

Jakarta (26/12) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mencalonkan kader terbaiknya dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung DKI Jakarta tahun 2012 mendatang. Dipastikan ada lebih dari satu kader yang bisa dicalonkan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Jakarta Pusat Ir. Agus Setiawan, Minggu (26/12) disela-sela acara Musyawarah Cabang (Muscab) PKS se-Jakarta Pusat di Hotel Santika, Petamburan, Jakarta Pusat.

Menurut Agus Setiawan, PKS pernah dipercaya 43% warga Jakarta pada Pilkada 2007 lalu, bukan tidak mungkin dengan menggandeng berbagai elemen sosial politik yang ada, maka kepercayaan itu akan semakin besar.

“PKS Jakpus sendiri menyatakan siap mengusung kader terbaik PKS untuk maju, baik sebagai calon gubernur atau wakil gubernur,” terang insinyur teknik elektro lulusan Universitas Indonesia ini.

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta Triwisaksana M.Sc., dalam sambutannya di acara yang sama menyatakan agar segenap kader PKS lebih memerhatikan kondisi sosial di sekitar rumah mereka.

“Kepercayaan politik, akan diberikan hanya kepada partai politik yang hadir di setiap peristiwa suka dan dukanya masyarakat, teruslah beri perhatian kepada warga tanpa melihat latar belakang kelas sosial, suku dan agama mereka,” ujar Triwisaksana.

Menurutnya, kemenangan politik dalam Pilkada dan Pemilu mesti diraih dengan cara-cara yang elegan dan jujur. Ia tidak memercayai masyarakat Jakarta pragmatis dan hanya mempertimbangkan hal-hal material dalam memilih kepala daerah atau partai politik di Pemilu.

PKS DKI Jakarta telah menyelesaikan suksesi kepemimpinan di tingkat wilayah dan daerah. Saat ini, konsolidasi tingkat mulai mendekati akhir dengan penyelenggaraan Muscab di 44 kecamatan di seluruh DKI Jakarta. Musyawarah Cabang DPC PKS se-Jakarta Pusat ini diselenggaran bersamaan waktu dan tempatnya di Hotel Santika Premiere, 26 Desember 2010.

jalanpanjang.web.id - Ada yang berbeda dengan tampilan google hari ini, ada gambar beberapa pekerja disebuah pabrik di atas tampilan searching google.Ternyata google pun memperingati MayDay..tanggal 1 mei adalah hari bersejarah yang kemudian diperingati sebagai hari buruh sedunia.

Dan hari ini, tepat tanggal 1 Mei 2010..bisa dipastikan akan diwarnai dengan gelombang unjuk rasa buruh diseluruh dunia untuk memperingati May Day.

Namun..pemerintah Indonesia, mengimbau kepada seluruh pekerja Indonesia untuk tidak turun ke jalan saat peringatan Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei mendatang. "Diimbau agar perusahaan merayakan peringatan Hari Buruh di lingkungan perusahaan masing-masing bersama segenap karyawan," kata Menko Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto di Jakarta, Kamis (29/4). Hal senada dilontarkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang mengimbau perusahaan dapat memfasilitasi para pekerja untuk memperingati Hari Buruh di dalam lingkungan perusahaan agar tidak mengganggu proses produksi. "Lebih baik pekerja berkumpul di dalam perusahaan, bersilaturahmi, membicarakan secara internal," ucap Ketua Umum Apindo sementara, Suriyadi Sasmita(tvOne)

Tentu saja Himbauan ini hanya sekedar himbauan yang di jawab dengan turunnya buruh untuk aksi sebanyak 10.000 massa- VIVAnews – Berdasarkan laporan yang diterima Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, jumlah aktivis yang akan turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), Sabtu 1 Mei 2010, mencapai sekitar 10.000 orang.

 Sebenarnya bagaimana sih sejarahnya May Day, berikut petikan dari Detik.com

Jakarta - Setiap tanggal 1 Mei, para buruh di seluruh dunia memperingati hari perlawanan. Penetapan tanggal 1 Mei ini, erat kaitannya dengan perjuangan buruh menuntut diberlakukannya 8 jam kerja sehari, serta tragedi Haymarket di Chicago, AS.  

Pada tanggal 1 Mei 1886 sebanyak 350.000 orang buruh melakukan mogok massal di beberapa tempat di AS. Mereka diorganisir oleh Federasi Buruh Amerika. Kaum pekerja ini menuntut perbaikan kesejahteraan dan jam kerja 8 jam sehari. Pada saat itu, kesejahteraan buruh sangat memprihatinkan. Mereka dipaksa bekerja hingga 15 jam sehari.

Aksi ini terus berlanjut. Pada tanggal 3 Mei 1886, pemerintah mengirim sejumlah polisi untuk meredam pemogokan pekerja di pabrik McCormick. Polisi menembaki para buruh yang melakukan aksi mogok. Empat orang tewas, puluhan luka-luka. Hal ini menimbulkan amarah di kalangan kaum buruh.

Puncaknya terjadi tanggal 4 Mei, aksi buruh dipusatkan di lapangan Haymart. Aksi yang diikuti puluhan ribu buruh ini awalnya berjalan damai. Namun tiba-tiba sebuah bom meledak di dekat barisan polisi. Seorang polisi tewas dan belasan terluka. Polisi membalas dengan menembaki para buruh yang masih bertahan. Banyak yang terluka dan tewas.

Meskipun tidak jelas siapa yang meledakan bom, pemerintah melakukan tindakan keras pada para aktivis buruh. Lokasi pertemuan mereka digrebek. Hampir semua tokoh buruh ditangkap. Pengadilan berjalan berat sebelah. 8 Orang pimpinan buruh dijatuhi hukuman gantung. August Spies, Albert Parsons, Adolph Fischer dan George Engel, tewas di tiang gantungan. Sedangkan Louis Lingg bunuh diri saat dalam penjara. Hukuman untuk Michael Schwab, Samuel Fielden dan Oscar Nebe diganti menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Masyarakat marah atas hasil pengadilan tersebut. Mereka menuduh pengadilan AS korup dan memihak kaum pengusaha. Aksi mendesak pemerintah untuk membebaskan para aktivis buruh yang ditahan terus berlangsung. Akhirnya tahun 1893, 3 orang aktivis buruh tersebut dibebaskan.

Tanggal 1 Mei sebagai momentum pergerakan perjuangan buruh pun akhirnya ditetapkan sebagai hari buruh dalam Kongres Internasional Buruh di Paris tahun 1890. 1 Mei pun kemudian populer dengan sebutan may day.

jalanpanjang -Dijaman reformasi ini, media menjadi sarana paling ampuh..entah di garda kebenaran maupun..? lihat saja, banyak nama-nama baru meroket secara nasional..sebut saja Noordin M Top, Gayus Tambunan, Susno..dll dan banyak istilah baru mulai kita kenal..ada Markus lah, ada Mafia Hukum..

Di satu sisi banyak membawa kemanfaatan bagi kita, disisi lain seringkali membuat kita mengalami distorsi informasi, menyeberkan kebencian bahkan paranoid..

Dunia media dan dunia hukum, padahal dua hal inilah yang sekarang menguasai isu di Indonesia.

Yang kita khawatirkan..kita mengetahui hukum ya dari media, dari bentukan apa yang dimaui media. Bukan itu saja..sebuah karakter bahkan sangat ditentukan media..kalau bahasa dari salah seorang ikhwah, jadi orang baik sekarang sangat susah untuk dikenal orang baik ketika media tidak menganggap kita orang baik, sedangkan penilaian tentang karakter seseorang mampu diformat dan dikemas dengan baik melalui media,

Hari ini saya mendapat artikel menarik, surat seorang jaksa yang diajukan ke Fahri Hamzah, salah satu anggota DPR komisi II dari fraksi PKS..

Assalamualaikum, wr. wb

Terimakasaih atas konfirmasinya sebagai teman. Kampung halaman saya di Taliwang dan adik dari agus gde mahendra yang satu angkatan dengan Pak Fahri di UI (senat fisip UI saat itu) dan sempat berjuang bersama sama mencetuskan reformasi 1998, saya bangga sebagai salah satu keturunan dari NTB pak Fahri terus berusaha mereformasi bangsa ini dalam kerangka pikiran yang jernih dan berada pada posisi penentu kebijakan. Saya sebagai salah satu pegawai Kejaksaan sangat menyayangkan adanya intervensi terhadap 'independensi kejaksaan' . Penerbitan SKPP yang merupakan efek dari rekomendasi TPF 8 bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2004. Kemudian penyelesaian di luar pengadilan yang dikemukakan presiden bertentangan dengan asas equality before the law dalam UUD 1945. Kemudian betapa bodohnya masyarakat membiarkan tidak adanya pengusutan terhadap kasus "penyuapan 6 MILYAR". Betapa damainya para pelaku dan penerima uang suap 6 milyar itu saat ini!.

tentang PENGUATAN KELEMBAGAAN yang pak Fahri selalu katakan. Inti dari masalah ini apakah yang menyebabkan aparat hukum dibenci oleh begitu banyak masyarakat Indonesia?...Saya yakin akibat kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum positif Indonesia. Masyarakat akibat kurangnya informasi lebih menitikberatkan pada opini pers dan syak wasangka di luar "ilmu hukum" dan fakta hukum itu sendiri.

Menyebabkan negara ini berubah dari negara hukum menjadi negara drama.

Saya heran mengapa petinggi kejaksaan tinggal diam terhadap hujatan dan pelemahan terhadap instansi yang kami banggakan ini. Sebagai pegawai kejaksaan, secara internal dalam sistem Kejaksaan sendiri banyak yang perlu dibenahi terutama kesejahteraannya, hal ini sangat berpengaruh terhadap punishment and reward. Sehingga ada gerakan facebooker "apabila renumerisasi kejaksaan dibatalkan maka jaksa seluruh indonesia akan mogok kerja". Hal ini sangat beralasan karena gaji seorang jaksa lulusan sarjana sekitar 2 juta rupiah. LEBIH KECIL dari gaji seorang bintara lulusan SMA. Jarang bagi seorang jaksa menggunakan uang gaji secara murni bisa menghidupi istri, anak dengan biaya kuliah seperti sekarang. Ada yang ditempatkan di pedalaman jauh dari keluarga tanpa dana operasional..jadi praktek mafia peradilan mudah diterima oleh oknum2 jaksa untuk menghidupi dirinya. Apakah PENEGAKAN HUKUM adalah KERJA SOSIAL yg TIDAK BUTUH COST??. Mohon perhatian dari Pak Fahri. Bukankah pak Adnan Buyung dulu mantan jaksa dan sekarang ini adalah advokat, bukankah beliau memahami kebutuhan para aparat kejaksaan sehari-hari....mengapa dia yang katanya pahlawan hukum bangsa meninggalkan profesi lamanya sebagai seorang jaksa menjadi pengacara..apakah beliau mengakui sendiri bahwa reward yang dia terima tidak pantas dibandingkan dengan kualitasnya. Lalu mengapa beliau tidak memperjuangkan jaksa jaksa lain yang juga ingin menjadi pahlawan hukum seperti beliau yang dihormati dan berwibawa.

Kalangan media, ahli hukum bahkan termasuk prof2 yang sangat saya hormati yang tergabung dalam TIM 8, tidak ada satupun yang terpikirkan untuk mengeluarkan rekomendasi bahwasanya dengan adanya fenomena kasus BSR & CH ini seharusnya menjadi trigger yang luar biasa untuk reformasi hukum pidana materiil dan formil (KUHP & KUHAP) dan bukannya sekedar "reposisi personil maupun pembentukan komisi-komisi..." tetapi harus adanya perubahan mendasar yaitu seyogyanya draft RUU KUHP dan RUU KUHAP yg sudah sekian puluh tahu bersemayam, sudah saatnya dibangkitkan dan didahulukan pengesahannya.. karena siapapun personilnya, bagaimana institusinya, tapi kalau "alat kerjanya" sehari-hari tidak diperbaiki, maka pasti akan tetap terulang dimasa yang akan datang fenomena yang sejenis..

sekarang media marak membahas "kriminalisasi" dan masalah penahanan oleh penyidik/jpu yang dianggap sewenang-wenang, kemudian ada pula topik "nenek2 maling 3 butir kakao dipidanakan" sedangkan kasus2 besar tidak.. ada fenomena "10 anak-anak dikenakan perkara 303" dst... apakah kita pantas dipersalahkan? saya tidak mau membela diri tetapi jikalau ada perbaikan aturan dalam hukum pidana materiil kita mengenai batasan nominal kerugian perkara pencurian yg didalam KUHP cuma Rp.250,- .. jikalau dalam hukum pidana formil kita ada perombakan/perbaikan aturan/penjelasan mengenai batasan-batasan apa "syarat subyektif dalam Ps.21 KUHAP" utk menahan seseorang... jikalau jadi diberlakukannya hakim komisaris dalam hukum acara kita... saya rasa, fenomena seperti kasus BSR& CH ini tidak akan dan tidak perlu terjadi... dan kita sebagai jaksa dapat merasa "sedikit tenang dan nyaman" dalam menjalankan tugas kita sehari-hari, yaitu menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan di republik ini.. tanpa merasa terzalimi oleh media dan masyarakat..

MOHON BANTUAN KOMISI HUKUM, hal ini sangat urgen untuk kelangsungan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.!! minimal kalaupun gaji kami para jaksa tidak naik dan memang ditakdirkan terus bergulat dengan para mafia kiranya komisi hukum terus menyebarkan informasi dan fakta hukum yang sebenar benarnya pada masyarakat. Semua itu harus berdasarkan ilmu..karena apabila suatu hal tidak diserahkan pada ahlinya maka tunggulah kebinasaan terhadap kaum tersebut.

wassalamualaikum, wr.wb

Trisnaulan Arisanti

December 2 at 11:40am

jalanpanjang.web.id - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang menuai kontroversi dinyatakan tidak berlaku sejak Rabu (31/3/2010) ini.

Keputusan tersebut dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan pengujian dalam lima perkara yang diajukan berbagai elemen masyarakat peduli pendidikan. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud mengatakan, UU BHP bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, UU BHP itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Mahfud mengatakan, dalam penyusunan UU BHP, pemerintah dan DPR tidak mematuhi rambu-rambu yang telah dibuat MK sebelumnya. UU BHP seharusnya tidak menyeragamkan lembaga pendidikan menjadi BHP

Seharusnya keragaman lembaga pendidikan yang ada diakomodasi

"Mahfud MD"

Satu jempol lagi untuk pak "Mahfud MD"

Selamat bagi para mahasiswa yang merindukan kejayaan..

Selamat bagi para pewaris peradaban

Paling tidak ada sedikit angin segar bagi pendidikan dinegara ini yang semakin tidak berpihak bagi rakyat kecil.

Masih teringat memori saat dikampus, penolakan demi penolak BHP yang dimentahkah.

Apakah ini awal mula dibukanya episode baru tentang manisnya pendidikan bagi seluruh rakyat, dinikmati oleh semua tanpa membedakan mana yang berpunya dan mereka yang mempunyai kapasitas tapi terhalang dana..biar waktu yang membuktikan (kompas.com)

jalanpanjang.web.id - Hasil survei yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan tiga partai teratas yang banyak dipilih responden, jika pemilu dilakukan saat ini. Ketika meluncurkan hasil survei “Perilaku Pemilih Indonesia 2008″ di Gedung CSIS Jakarta, Selasa, Ketua Tim Survei dan Penelitian Lapangan CSIS, Nico Harjanto, mengatakan PDI Perjuangan masih menjadi partai yang paling populer, dengan memperoleh dukungan sebesar 20,3 persen responden, diikuti Partai Golkar dengan 18,1 persen dan PKS dengan 11,8 persen.

Partai berikutnya ditempati oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan dukungan sebesar 6,8 persen, selanjutnya Partai Demokrat sebesar 5,2 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 2,7 persen dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 1,7 persen.

Dalam survei juga terungkap bahwa loyalitas pemilih PKS sangat tinggi. Sebanyak 75,4 persen pemilih yang pada Pemilu 2004 lalu memilih PKS, menyatakan akan kembali memilih PKS pada Pemilu 2009, sedangkan loyalitas pemilih Partai Golkar sebesar 61 persen, diikuti PDIP sebesar 55,1 persen.

“Dukungan terhadap PPP dan PAN akan mengalami penurunan drastis dan banyak pendukungnya yang pindah ke PKS. Begitu pula dengan Partai Demokrat yang hanya menjadi ‘fenomena sesaat’, karena loyalitas pendukungnya sangat rendah,” kata Nico, yang didampingi sejumlah pimpinan CSIS, seperti Hadi Soesastro, Rizal Sukma, dan Indra J Piliang.

Dalam survei tersebut, sebanyak 30 persen responden menyatakan belum menentukan pilihan dan sebanyak 6,1 persen lainnya lebih memilih partai-partai lain.

“Sekitar 35 persen calon pemilih yang merupakan pemilih tahun 2004, berencana menetapkan pilihan pastinya pada hari pemungutan suara Pemilu 2009,” katanya.

Ia menambahkan, survei itu juga menemukan bahwa di kalangan pemilih pemula, Partai Golkar merupakan parpol yang paling populer, diikuti PDI Perjuangan dan PKS.

Selain itu, pengaruh “serangan fajar” seperti intimidasi dan pemberian uang saat menjelang pemilu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

Hanya sebesar 12,9 persen calon pemilih yang mengaku pernah menerima sejumlah uang dan sekitar 2,5 persen calon pemilih yang mengaku mengalami intimidasi.

“Dari jumlah itu, hanya 21,4 persen dan 16,9 persen menyatakan akan memberikan suaranya kepada parpol yang memberikan uang dan melakukan intimidasi. Jadi, efektivitasnya sangat rendah,” kata Nico.

Calon presiden

Sedangkan terhadap pertanyaan calon presiden yang akan dipilih jika pemilu dilakukan saat ini, hasil survei menunjukkan bahwa Megawati Soekarnoputri masih menempati urutan teratas dengan 23,2 persen.

Urutan kedua ditempati Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan 14,7 persen, diikuti Sri Sultan HB X dengan 8,8 persen, Hidayat Nur Wahid dengan 7,9 persen, Wiranto 7,6 persen, Jusuf Kalla 4,2 persen, dan Gus Dur dengan 3,6 persen.

Sebanyak enam persen responden menjatuhkan pilihannya pada calon-calon presiden lainnya dan 24 persen responden menyatakan belum tahu akan memilih siapa.

“Menurunnya popularitas SBY sejalan dengan penilaian masyarakat yang sangat rendah terhadap kinerja pemerintahan SBY dalam isu-isu kesejahteraan rakyat,” kata Nico.

Di sisi lain, hasil survei juga menunjukkan bahwa hampir semua pendukung PDIP akan memilih Megawati pada Pilpres 2009, sementara pendukung partai-partai lainnya termasuk Golkar, akan terpecah dalam menentukan calon presidennya.

Survei atau jajak pendapat tersebut dilakukan pada pertengahan Mei 2008 terhadap 3.000 responden di 13 provinsi yang memiliki total 85 persen jumlah penduduk Indonesia dan mewakili sekitar 76 persen kursi di DPR RI.

Metode survei dilakukan dengan cara wawancara dan tatap muka. Penentuan sampel dilakukan dengan kombinasi “multi-stage purposive sampling” dan “random sampling”, dengan “margin of errors” sebesar plus minus 1,79 persen.

Menurut Nico, dalam melakukan penelitian itu pihaknya juga menerapkan cara baru ketika pertanyaan menyangkut calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih, dengan hanya memperlihatkan foto-foto kandidat, tanpa menyodorkan daftar nama kandidat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CSIS, Hadi Soesastro, mengatakan, hasil survei tersebut merupakan hasil sementara dari sejumlah survei lapangan yang sedang dan akan dilakukan CSIS, untuk mengetahui perilaku pemilih di Indonesia.

Survei serupa terhadap responden yang sama, katanya, juga akan dilakukan pada Oktober 2008 dan Februari 2009. (ant)