jalanpanjang.web.id - Partai Keadilan Sejahtera menemukan 132 ribu Daftar Pemilih Tetap atau DPT bermasalah yang dikeluarkan KPUD Jakarta pada pleno 2 Juni.
"Kita masih menemukan 132 ribu bermasalah, 20 ribu NIK ganda," ujar Ketua DPW PKS Jakarta Slamat Nurdin saat kumpul tim sukses enam pasangan calon di Cava Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Kemarin. Temuan ini, kata Slamat, masih berdasar data primer KPUD, belum berdasar data sisiran di lapangan.
Ketua Bidang Hukum Tim Sukses Pasangan Hidayat-Didik, Rois Hadayana menambahkan, tak penting berapa jumlah DPT bermasalah hasil temuan tim-nya. Namun, hal tersebut harus dilihat sebagai fakta bahwa pendataan DPT berdasarkan NIK warga adalah pelanggaran.
Sedianya, lima pasangan tim sukses cagub dan cawagub akan mendatangi Polda Metro Jaya soal temuan bermasalah ini. Pihaknya juga sangat serius berkoordinasi dengan tim sukses lainnya untuk menindaklanjuti temuan ini dengan beragam upaya hukum lainnya.
Persoalan DPT bermasalah ini, lanjut Rois, sangat krusial mengingat legitimasi pemilukada DKI Jakarta yang akan melahirkan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang sah bertumpu padanya. Menurutnya, DPT bermasalah hasil temuan tim terjadi dalam beberapa varian.
"Dari mulai NIK ganda, NIK kosong, NIK yang dirubah KPUD, nama sama untuk satu NIK, tanggal lahir sama NIK berbeda. NIK sama nama berbeda. Karenanya, dalam hal ini Dinas Dukcapil yang kedua KPUD bertanggungjawab. Dukcapil tidak clear, dan KPUD melalui PPDP tidak optimal memfaktualkan data," tandasnya.
PKS mempersoalkan DPT mengingat mengalami hal yang sama pada pemilu 2009 lalu. Pemutakhiran DPT sesuai aturan berharga membangun demokrasi yang sehat. "Kita tidak mau terulang lagi. Jakarta harus jadi barometer. Kalau saja sistem pendataan Jakarta bermasalah bagaimana daerah lain," tukasnya.(tribunnews.com)
.JPG)
