jalanpanjang.web.id - Pemilihan Umum (Pemilu) masih akan digelar pada 2014. Namun sejumlah lembaga survei independen sudah memaparkan hasil riset dan survei untuk mengetahui perkembangan persepsi masyarakat mengenai kepartaian.
Salah satunya hasil survei Reform Institute. Lembaga survei independen ini melakukan survei terhadap 2010 responden pada 12-24 September 2011. "Survei juga menggunakan metode multi stage random sampling pada kategori wilayah provinsi dengan tingkat kesalahan (margin error) sebanyak 1,95 persen, sehingga kredibilitasnya terjamin," kata Direktur Reform Institute, Abdul Hamid, dalam rilis yang diterima VIVAnews, Selasa, 25 Oktober 2011.
Hasil survei menunjukkan bahwa loyalitas pemilih pada partai, PKS berada pada urutan tertinggi. PKS memiliki tingkat loyalitas 36,96 persen. Kemudian disusul PKB 27,66 persen, Golkar 24,93 persen, PAN 24,59, PDIP 23,49 persen, PPP 15,28 persen, Hanura 18,52 persen, dan Gerindra 17,19 persen. "Partai yang paling rendah loyalitasnya PD 12,21 persen," tutur Abdul Hamid.
Selain itu, survei menunjukkan partai yang kinerjanya paling mengecewakan adalah Partai Demokrat 32,64 persen, kinerja Golkar dinilai mengecewakan hanya oleh 6,62 persen masyarakat, sedangkan kinerja PDIP dinilai mengecewakan oleh 8,56 persen masyarakat," lanjut Direktur Pengembangan Reform Institute, Abdul Hamid, dalam jumpa pers 'Survei Persepsi Publik Tentang Kepartaian dan Masalah Politik' di kantornya, Pancoran, Jakarta, Selasa (25/10). Hamid menjelaskan, alasan kinerja PD dianggap mengecewakan karena kasus suap wisma atlet yang menyeret mantan bendahara umumnya, Nazaruddin. Masyarakat menganggap PD tidak mampu mengontrol kadernya.
Hamid menyatakan, hasil analisis survei ini menunjukkan, jika parlemen menetapkan parliamentary threshold (PT) sebesar 4,5 persen atau 5 persen, maka jumlah partai politik yang lolos dalam Pemilu 2014 maksimum enam partai, yaitu Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, Gerindra (peluangnya besar, tapi tergantung persiapannya), dan PAN/PKB (harus bersaing). Sementara Hanura dan PPP kemungkinan tidak lolos. (vivanews, medan-jurnas)
