jalanpanjang.web.id - Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, bersama ini saya instruksikan kepada para pejabat Eselon I dilingkungan Kementerian Sosial untuk memiliki komitmen terhadap pelaksanaan Zona Integritas, segera melaksanakan penandatangan Pakta Integritas bagi seluruh pegawai di lingkungan unit kerja Eselon I masing-masing, melaksanakan 9 Road Map Reformasi Birokrasi dengan target tahun 2013 seluruh jajaran Kementerian sudah mendapatkan reumenerasi”, demikian disampaikan Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri dalam sambutannya pada acara Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dilingkungan Kementerian Sosial RI, Kamis (07/06), di Gedung Aneka Bhakti.
Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan implementasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diantaranya memuat tentang Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Penerapan Pakta Integritas oleh seluruh jajaran Kementerian/Lembaga.
Lebih lanjut beliau menegaskan dalam mengefektifkan pelaksanaan Zona Integritas perlu adanya penataan penyempurnaan dibidang Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Ketatalaksanaan, Peraturan Perundang-undangan; Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas; Peningkatan pelayanan publik dan Perubahan budaya kerja. Hal ini terkait dengan program percepatan reformasi birokrasi yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang berintegritas tinggi dan sangat dipengaruhi oleh penerapan akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Hal ini sejalan dengan apa yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sebagai salah satu Kementerian yang berhubungan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat khususnya para penyandang masalah kesejahteraan sosial/ PMKS.
Dalam mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan reformasi birokrasi tahun 2010-2014, agenda prioritas Kemensos yang hendak dicapai pertama adalah mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik karena Kemensos sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dituntut perannya untuk lebih berorientasi pada pelayanan publik yang semakin baik. Masyarakat saat ini menginginkan adanya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang semakin baik, kapasitas terukur dalam pencapaian sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan aksesibilitas, profesionalitas serta transparansi. Kedua, mewujudkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi serta ketiga, mewujudkan birokrasi kementerian sosial yang bersih dan bebas KKN, menumbuhkembangkan budaya kerja teratur yang berorientasi melayani masyarakat dan mewujudkan iklim kerja yang profesional, produktif dan akuntabel dilingkungan Kementerian Sosial.
Pencanangan sebagai Zona Integritas diawali dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh pimpinan dan seluruh pegawainya, dan ditandai dengan penandatanganan deklarasi/pernyataan komitmen oleh pimpinan Kementerian/Lembaga. Sesuai dengan Permenpan No. 20 Tahun 2011 penandatanganan ini disaksikan oleh tiga unsur yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar; Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua; dan Ombudsman Republik Indonesia, Danang Girindrawardana. Proses kegiatan ini dipublikasikan secara luas, dengan maksud agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam pelaksanaan program kegiatan.
Acara dilanjutkan dengan Talkshow Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korups dengan narasumber Azwar Abubakar, Danang Girindrawardana (0RI) dan Abdullah Hehamahua(Penasehat KPK)dengan dipandu oleh Moderator Benny Setia Nugraha (Kepala Biro Humas Kementerian Sosial RI). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I, II dan III dilingkungan Kantor Pusat Kementerian Sosial RI serta Kepala UPT dilingkungan Jabotabek serta seluruh auditor dilingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial.(depsos.go.id)
.JPG)
