Jalanpanjang.web.id - Pejabat publik yang diangkat sebaiknya tak berpikir tentang upaya balik modal (break even point) mengembalikan modal kampanye. Karena bila pejabat publik masih berpikir demikian maka masyarakat tetap menjadi korban.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Luthfi Hasan Ishaaq MA, Kamis (18/8) dalam pidato kebangsaan yang disampaikannya dalam silaturahim dengan para tokoh masyarakat, alim ulama dan pimpinan media di Tiara Convention Hall Medan.
Dalam acara yang bertemakan “Mengisi Kemerdekaan dengan Semangat Ramadan,” Luthfi Hasan mengungkapkan, untuk memperbaiki sistem pemerintahan saat ini, perlu dirunut dari proses perekrutan pejabat publik maupun pejabat politik. Karena yang masih banyak terjadi di tengah perkembangan situasi pemerintahan sekarang, untuk dapat terpilih menjadi calon anggota dewan saja, dibutuhkan dana yang tidak sedikit.
“Alhamdulillah, di PKS tidak terjadi hal-hal yang demikian. Sejak berdiri tahun 1998, kita terus mengalami pertumbuhan yang biasa kami sebut dengan kepercayaan masyarakat,” ujar Luthfi Hasan di hadapan 400-an hadirin yang hadir, sembari menunggu waktu berbuka puasa bersama.
Dia mengingatkan, siapapun yang diorbitkan sebagai pejabat publik, adalah cerminan dari situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Sebaiknya masyarakat mengenal tentang tanggung jawab pejabat publik, terkhusus dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan publik.
“Jika ada sekian ribu pejabat dan sekian ribu pula memikirkan Break Even Point, maka tidak ada yang mampu secara utuh memikirkan pembangunan bangsa. Lebih parah lagi, jika suasana seperti ini terus berkesinambungan,” sebutnya.(hariansumutpos.com/)
