jalanpanjang.web.id - Pertengahan Agustus 2012 lalu, PKS mengirimkan delegasi  kemanusiaan pertama ke Myanmar. Melalui delegasi ini, PKS mendorong pemerintah Myanmar membuka akses bagi bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi di Rakhine/Arakan.

Partai Keadilan Sejahtera akan segera kembali mengirimkan delegasi kemanusiaan ke Rakhine, Myanmar, Senin (10/9). Selain memberikan bantuan kemanusiaan, delegasi ini yang dipimpin Sekretaris FPKS Abdul Hakim ini rencananya akan membuka dialog dengan para tokoh agama dan sejumlah ormas di Myanmar.

“Delegasi ini akan melengkapi upaya yang telah dilakukan delegasi sebelumnya. Selain bantuan kemanusian dan membangun solidaritas persaudaraan Islam, kami juga akan merintis dialog dengan sejumlah tokoh agama Budha dan beberapa ormas disana,” kata Abdul Hakim, dalam rilis yang diterima Republika

Keberangkatan delegasi kedua dari PKS ini, kata Hakim, merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan delegasi yang pertama. Rencananya, delegasi kedua ini akan berada di Myanmar hingga tanggal 13 September mendatang dan akan bertemu dengan sejumlah tokoh agama Budha serta ormas di Myanmar untuk membahas penyelesaian masalah etnik muslim Rohingya.

“Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI akan terus memperjuangkan bantuan penyelesaian masalah bagi etnik Muslim Rohingya di Myanmar. Pengiriman delegasi kedua ini merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan delegasi sebelumnya,” kata Hakim.

Sumber: ROL/Dakwatuna

jalanpanjang.web.id - Arkeolog senior Israel meragukan adanya kaitan apapun antara entitas Yahudi dengan Kota Al-Quds (Yerusalem), yang itu bertentangan dengan klaim Israel ihwal kehadiran bersejarah mereka di kota itu.

Israel Finkelstein, arkeolog Israel yang dikenal sebagai Bapak Arkeolog Yahudi itu menegaskan kepada surat kabar Jerusalem Post bahwa para arkeolog Yahudi belum menemukan bukti sejarah atau arkeologi yang mendukung beberapa kisah yang terkandung dalam Taurat, termasuk cerita keluar dan masa bingung di Sinai serta kemenangan Yosua bin Nun atas Kanaan.

Berkenaan dengan klaiman Haikal Salomon, arkeolog Israel itu menegaskan bahwa tidak ada bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa Haekal itu pernah ada di sana.

Surat kabar itu mengutip Raphael Greenberg, seorang dosen di Tel Aviv University, yang mengatakan bahwa seharusnya Israel menemukan sesuatu jika terus menggali untuk jangka waktu enam minggu, tetapi bangsa Israel di kota Daud di Silwan yang terus menggali tanpa henti selama dua tahun lalu itu ternyata tidak menemukan apa pun.

Demikian juga Profesor Yoni Mizrachi, seorang arkeolog independen, sebelumnya bekerja dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), sependapat dengan Finkelstein. Mizrachi mengatakan, “Majelis (Elad) yang sayap kanan tidak menemukan bahkan sebuah papan pun yang bertuliskan”Selamat Datang di Istana Daud ” meskipun posisi (adanya Haekal itu) hal yang pasti dalam hal ini, seperti juga mereka bergantung pada teks-teks suci untuk membimbing mereka dalam pekerjaan mereka itu. ”

Pemerintah Israel sejak pertengahan 2008 secara diam-diam dan sangat serius memulai perluas dan penguatan kontrol atas pemukim di Silwan dan daerah sekitar kota tua bersejarah itu, yang diduduki Israel dalam perang pada bulan Juni 1967 dan kemudian dianeksasi dalam langkah yang tidak diakui oleh masyarakat internasional atau PBB.

Ahli Israel percaya bahwa tujuan utama di balik kegiatan penggalian adalah untuk mendorong warga Palestina keluar dari kota suci, dan perluasan pemukiman Yahudi di sana.(KNRP)

jalanpanjang.web.id - Sejumlah laporan media hari Ahad (1/7) menyebutkan, Presiden Mesir Muhammad Mursi menolak menjawab kontak telepon dari PM Israel Benjamen Netanyahu untuk menyampaikan ucapan selamat kemenangannya dalam Pilpres.

Sejumlah media massa Israel menyebutkan, presiden Mursi menolak tekanan-tekanan yang dilakukan kepadanya untuk menjawab dan menyambut pembicaraan telepon singkat Netanyahu yang akan menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan itu. Akhirnya, Netanyahu terpaksa hanya cukup menyampaikan kartu ucapan selamat saja.

Sebuah sumber Israel menyebutkan, Netanyahu meminta agar Gedung Putih Amerika melakukan intervensi dalam masalah ini. bahkan meminta kepada Obama secara pribadi untuk menekan Mursi menyambut pembicaraan telepon dan menjamin berlanjutnya koordinasi keamanan politik dan menghormati kesepakatan-kesepakatan yang diteken antara Israel dan Mesir, terutama Cam David. Dan benar saja, Mursi menyatakan resmi komitmen atas perjanjian itu namun tetap menolak berbicara dengan Netanyahu.

Jubir Ikhwanul Muslimin di Mesir menegaskan kepada Quds Press, kami tidak akan mengakui Israel dan kami akan mendukung perlawanan yang mampu menekan Israel, tegasnya.

Dalam konteks terkait, ia menegaskan, menjabatnya Mursi menjadi presiden Mesir tidak akan mengubah prinsip-prinsip Ikhwan sama sekali terutama terkait dengan “tidak mengakuinya terhadap Israel” dan tetap mendukung perlawanan di Palestina.

Jubir Ikhwan Mahmud Ghazlan menyatakan, Ikhwanul Muslimin sikapnya tegas dan tetap serta tidak akan berubah. Mereka tidak akan mengakui Israel. kami akan mendukung perlawanan legal dengan cara-cara legal, kami mendukungnya secara politik dan media serta mengakui haknya dalam membela diri karena hak itu diakui oleh perjanjian internasional, tukas Ghazlan.

Pernyataan Ghazlan ini disampaikan di tengah kekhawatiran yang disampaikan oleh pendukung IM bahwa penegasan Mursi soal komitmennya terhadap perjanjian internasional terutama Cam David adalah sebagai pintu masuk IM mengakui Israel.

 

jalanpanjang.web.id - Mohamed Mursi (61) terpilih sebagai Presiden Mesir pengganti Presiden Hosni Mubarak yang digulingkan dalam revolusi pada awal tahun lalu, sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Presiden yang diumumkan Ketua Komisi Farouk Soltan pada Minggu (24/6/2012).

Mursi lahir di desa Adwah, Provinsi Syarqiyah, bagian timur Mesir, pada 20 Agustus 1951 dari keluarga petani sederhana. Saat ini, doktor teknik lulusan Amerika Serikat itu mengetuai Partai Kebebasan dan Keadilan atau Hizbul Hurriyah Wal Adalah, sayap politik Ikhwanul Muslimin.

Mursi meraih doktor bidang teknik material pada University of Southern California pada 1982, dan pernah menjadi dosen atau profesor pembantu di universitas di AS itu pada 1982-1985. Pada 1985-2010, Mursi mengetuai jurusan teknik material di Universitas Zakazik, Mesir, dan dosen teknik di Universitas Kairo.

Sejak 1977, Mursi mulai aktif di Ikhwanul Muslimin dan berulang kali masuk penjara, baik di masa Presiden Anwar Saddat (1970-1981) maupun di era Presiden Hosni Mubarak (1981-2011), atas tuduhan melakukan gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintah.

 Presiden Mesir terpilih Muhammad Mursi, seorang akademisi dan biasa hidup sehari-hari secara sederhana, kini mengalami kerepotan. Ia harus mengubah cara hidupnya lantaran tuntutan protokol kepresidenan, terutama menyangkut keamanannya.

Mursi tinggal di rumah kontrakan di distrik Tajamu’ al Khamis, Kairo baru. Mursi dan keluarganya hanya memiliki rumah di Zagazig, 100 kilometer arah timur Kairo. Mereka terpaksa mengontrak rumah di Kairo setelah Mursi menjadi ketua Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), sayap politik Ikhwanul Muslimin, April tahun lalu.

Mursi dan keluarganya yang memiliki dasar agama sangat kuat dan amat disiplin dalam beribadah bersikeras selalu shalat di masjid meskipun telah menjadi presiden.

Mursi terkejut setiap akan shalat subuh di masjid dekat rumahnya, melihat pengamanan sangat ketat dari pasukan pengawal presiden. Jalan-jalan di sekitar rumahnya diawasi petugas yang siaga. Bahkan, jalan-jalan sekitar rumah Mursi ditutup ketika presiden terpilih itu lewat. Mursi pun mengeluhkan sistem pengamanan yang sangat ketat itu.

Sumber pasukan pengawal presiden (paswalpres) mengungkapkan, Mursi meminta sistem pengamanannya diperlonggar dan konvoi kendaraan yang mengiringi saat bepergian dikurangi supaya tidak mengganggu lalu lintas.

Kendaraan yang mengiringi presiden ini terdiri dari 10 mobil pengawal, sebuah ambulans, serta beberapa sepeda motor polisi. Namun, pihak pengawal mengatakan sistem pengamanan seperti itu sudah standar terhadap seorang presiden.

Pihak paswalpres telah meminta secara resmi agar Mursi pindah dari rumah kontrakannya sekarang yang agak jauh dari kantor presiden di Istana Al Ittihadiyah, ke Istana Al Salam yang berdampingan. Namun, Mursi masih menolak pindah.

Menurut harian Misri al Youm, paswalpres mencari jalan tengah dengan mengusulkan agar Mursi menjalankan shalat di masjid yang lebih dekat dengan rumahnya, atau masjid dekat istana Al Ittihadiyah jika nanti pindah ke istana Al Salam.

Ketika mengunjungi kantor kepresidenan, Senin dan Selasa lalu, Mursi selalu menjadi imam dalam shalat bersama para pegawai istana.

Mursi diberitakan mendadak marah ketika melihat anggota paswalpres berdiri di bawah terik matahari. Setelah bertanya kepada komandan pengawal, Mursi meminta anggota pengawal yang berdiri di bawah terik matahari segera bubar dan mencari tempat teduh.

Menurut harian al Ahram, secara protokol, presiden tidak harus tinggal di istana, tetapi bisa tinggal di vila atau rumah sewaan. Istri presiden juga tidak harus mendampingi presiden dalam acara resmi dan tidak perlu menemani bila presiden bepergian ke luar negeri.

Paswalpres kini juga direpotkan oleh istri Mursi, Sayyidah Nagla Mahmud, yang belum mau pindah dari Zagazig ke kota Kairo karena harus menunggui putra bungsunya, Abdullah, menyelesaikan ujian akhir sekolah menengah. Paswalpres pun menempatkan 10 petugas dan tiga kendaraan untuk mengamankan rumah Mursi di Zagazig, tak jauh dari Universitas Zagazig itu.

Mursi juga memerintahkan tidak memasang fotonya di kantor pemerintah atau di mana saja. Hal itu berbeda dengan kebiasaan pemimpin Arab yang suka jika fotonya dipasang di mana-mana, bahkan membuat patung dirinya. (Seperti di Ceritakan Wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman dari Kairo, Mesir. kompas.com)

jalanpanjang.web.id - Setelah Rakyat Mesir tegang dan diambang perang saudara menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilu Mesir yang dibayang-bayangi adanya kudeta militer, karena seharusnya diumumkan hari Kamis 21 Juni 2012. Rakyat Mesir dan Ribuan pendukung IM memenuhi Alun-alun Tahrir untuk mengawal kemenangan Mursi. Sementara itu pendukung Shafiq membuat aksi tandingan dengan berkumpul kawasan Nasr City sambil membawa foto Shafiq dan ketua Dewan Agung Militer (SCAF) Hussein Tantawi. Mereka meneriakkan, "rakyat dan militer bersatu".

Allahu Akbar! hasil penantian Rakyat Mesir terjawab,  Akhirnya Mohamed Mursi resmi terpilih sebagai presiden baru Mesir setelah dinyatakan menang dalam dalam pemilihan presiden yang diumumkan pada Minggu (24/6/2012). Mursi mengalahkan Ahmad Shafiq dan akan menjadi presiden pertama Mesir setelah jatuhnya kekuasaan Hosni Mubarak.

Komisi pemilihan umum Mesir, Minggu menyatakan, Mursi dari Ikhwanul Muslimin menang dengan 51,7 persen dukungan dengan total peroleh 13.230.131 suara. Ia mengalahkan Shafiq, mantan Perdana Menteri Mesir di era Mubarak, yang memperoleh suara 48,3 persen atau 12.347.380 suara. Jumlah tersebut hanya separuh dari jumlah pemilik hak suara yang diperkirakan mencapai 50 juta suara.

"Pemenang dalam Pilpres Mesir pada 16-17 Juni adalah Mohamed Mursi Eissa al-Ayat," kata Ketua Pemilu Mesir Faruq Sultan, Minggu.

Pengumuman kemenangan Mursi itu disambut gegap gempita jutaan para pendukungnya yang berkumpul di Alun-alun Tahrir, Kairo, Minggu siang waktu setempat. Takbir Menggema diseluruh negeri menyambut kemenangan ini, kemenangan rakyat, kemenangan revolusi.

Dr. Yasir Ali, Jubir Tim Sukses Dr. Mursi menyatakan bahwa Presiden Dr. Muhammad Mursi akan mengucapkan janji di hadapan wakil rakyat pilihan langsung rakyat Mesir. Karena parlemen adalah lembaga satu-satunya yang dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis.

Sementara itu, Jamaah Ikhwanul Muslimin mengumumkan pengunduran diri Dr. Muhammad Mursi dari Jamaah Ikhwanul Muslimin dan dari Presiden Hizbul Hurriyah wal Adalah untuk selanjutnya menjadi Presiden bagi rakyat Mesir semua. (kompas,al-ikhwan)

Allahu Akbar wa Tahya Mishr, Allahu Akbar wa Lillahil Hamd.

jalanpanjang.web.id - Gelagat buruk Militer Mesir untuk Mengkudeta Kemenangan Rakyat Mesir Pro Revolusi terbukti, dimulai dengan Majelis Tinggi Militer yang mengeluarkan keputusan ‘dustur mukammil’ pada hari Ahad, 17 Juni 2012. Di mana militer memposisikan diri sebagai institusi negara di dalam negara. Mereka membuat undang-undang untuk melanggengkan kekuasaannya; kekuasaan membuat undang-undang atau turut membuat undang-undang atau bisa memveto hasil undang-undang yang dibuat presiden atau pemerintah baru jika tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Bahkan Mantan Presiden Amerika, Jimmy Carter yang selama ini menurunkan Tim independent untuk memantau jalannya pemilu di Mesir, menyatakan bahwa ‘dustur mukammil atau undang-undang penyempurna’ yang dibuat oleh mejelis tinggi milter Mesir merupakan bentuk arogansi militer terhadap sipil dan upaya membohongi rakyat Mesir, di mana militer berjanji akan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada presiden.

Puncaknya adalah pengumuman resmi KPU Mesir yang menyatakan bahwa KPU tidak akan mengumumkan hasil pilpres Mesir putaran kedua hingga selesainya penanganan sengketa yang ada oleh peradilan atau hakim sampai waktu yang tidak ditentukan. Timses Syafiq menggugat hasil penghitungan KPUD-KPUD yang memenangkan Dr. Mursi. Kata mereka terjadi banyak kecurangan dan penggelembungan suara? Mereka mengklaim -tanpa bukti sah- bahwa satu juta suara mereka diambil oleh timses Mursi, sehingga tuntutan mereka adalah mengurangi suara Mursi dan menambahkan ke suara mereka.

Melihat hal ini, maka Jamaah Ikhwanul Muslimin mengumumkan kepada publik dimulainya demo terbuka rakyat Mesir di Medan Tahrir, Kairo. Ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga kehendak rakyat dalam pemilu pilpres yang seharusnya hari ini, Kamis, 21 Juni 2012 diumumkan oleh KPU Mesir.

Mahmud Ghazlan, Jubir resmi Ikhwanul Muslimin mengatakan kepada aljazeera bahwa demo menguasai Medan Tahrir dilaksanakan dalam rangkan menjaga kehendak rakyat yang sudah tersalurkan lewat pemilu, untuk menolak ‘i’lan dustur mukammil’, menentang intervensi militer terkait dengan pembubaran parlemen dan pembuatan panitia perumus undang-undang produk militer.

Ghzalan tidak menentukan sampai kapan demo kuasai Tahrir ini berlangsung kecuali jika KPU sudah mengumumkan kemenangan capres revolusi.

Perlu diketahui, Semalam, Ikatan Hakim untuk Masa Depan Mesir mengadakan jumpa pers mengumumkan hasil penghitungan suara yang mereka lakukan dengan suara sah dan sesuai dengan hasil KPU yang ada, di mana menempatkan capres Dr. Mursi sebagai pemenang  dengan total suara 13.238.335 suara sedangkan Syafiq meraih 12.351.310 suara.

Sebelumnya Ghazlah mengingatkan apa yang disebut dengan melawan ‘bahaya dan adu fisik’ antara rakyat dan militer jika ternyata KPU -ketua KPU Mesir sekarang ini ditunjuk Mubarak pada masa pemerintahannya- mengumumkan kemenangan Syafiq.

Ghazlan mengatakan bersikerasnya timses Syafiq yang mengklaim calonnya menang merupakan indikasi adanya niat busuk dari militer dan KPU. Beliau memperingatkan agar tidak ada kecurangan suara. Jika pengumumannya ternyata pemenangnya adalah Syafiq, maka menjadi bukti nyata adanya kudeta militer.  Saya menghimbau agar militer tidak mempermainkan kehendak rakyat.

Sedangkan Gerakan 6 April menegaskan bahwa kami akan berdiri menghadang upaya kudeta militer terhadap kehendak rakyat yang tercermin dalam hasil pilihan mereka dalam pemilu. Gerakan ini menyatakan bahwa upaya untuk merubah hasil suara pilpres dengan memenangkan Syafiq akan menggiring Mesir dalam perang sipil.

Sebelumnya KPU Mesir mennyiarkan bahwa KPU tidak akan mengumumkan hasil pilpres Mesir putaran kedua hingga selesainya penanganan sengketa yang ada oleh peradilan atau hakim sampai waktu yang tidak ditentukan. Timses Syafiq menggugat hasil penghitungan KPUD-KPUD yang memenangkan Dr. Mursi. Kata mereka terjadi banyak kecurangan dan penggelembungan suara? Mereka mengklaim -tanpa bukti sah- bahwa satu juta suara mereka diambil oleh timses Mursi, sehingga tuntutan mereka adalah mengurangi suara Mursi dan menambahkan ke suara mereka.(aljazeera,al-ikhwan.ne)

jalanpanjang.web.id - Puluhan ribu warga Mesir memenuhi seruan Ikhwanul Muslimin dan organisasi politik lain untuk berkumpul di Lapangan Tahrir, Kairo, hari Selasa (19/6), memprotes tindakan pengambilalihan kekuasaan oleh dewan militer.

Unjuk rasa besar ini digelar hanya beberapa hari setelah Mesir penggelar pemilihan presiden putaran kedua.

Ketika para pemilih menggunakan hak suara, para jenderal di dewan militer (SCAF) membubarkan parlemen dan mengambil alih semua kewenangan politik lembaga perwakilan tersebut.

Para wartawan mengatakan SCAF sepertinya telah memperkirakan bahwa tokoh Ikhwanul Muslimin, Mohammed Mursi, menang di pilpres, dan mengambil tindakan antisipatif dengan mengurangi kekuasaan presiden dan melindungi kewenangan besar dewan militer.

Para aktivis menggambarkan tindakan SCAF sebagai kudeta militer.

Warga Mesir menuntut Muhammad Mursi diberikan kekuasaan konstitusi penuh, Selasa (19/6). Tuntutan itu dilontarkan setelah calon presiden dari Muslim Ikhwanul Muslimin mengklaim memenangkan pemilihan presiden pada Ahad (17/6) lalu.

Konstituen Mesir melakukan rapat pertama kali awal pekan ini untuk memperdebatkan parlemen yang harus dibubarkan atas keputusan Hakim era Hosni Mubarak. Namun, saat konstituen akan melakukan penulisan konstitusi baru, tiba-tiba Dewan Tinggi Militer mengeluarkan keputusan yang mengizinkan mereka sendiri yang menulis hukum dan menunjuk konstituen baru.

Warga mempertanyakan kenapa militer masih haus kekuasaan. Mereka pun berharap militer tidak akan mempersulit Mursi dalam posisinya karena dipilih rakyat. (detik.com,metrotvnews.com)

jalanpanjang.web.id - Militer Mesir menyiapkan rencana untuk 'mengkudeta' kemenangan calon presiden dari Ikhwanul Muslimin, Mohammed Morsi. Militer akan mengumumkan kemenangan mantan PM era Mubarak Ahmad Shafiq sebagai pemenang pemilu presiden

laporan mengatakan bahwa keputusan Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) telah membuat 'pengaturan' dengan dukungan AS untuk memenangkan Shafiq atas Morsi.

Disaat yang bersamaan, SCAF juga mengeluarkan peringatakan pada rakyat Mesir agar tidak melakukan protes jika hasil pemilu telah disahkan. "Pengadilan akan siap  melakukan penangkapan bagi siapapun yang melakukan kerusuhan," demikian bunyi ancaman tersbut.

Sebagai bagian lain dari rencana untuk menggagalkan revolusi dari era Muabrak, SCAF mengumumkan konstitusi diubah, dimana memungkinakn militer mengendalikan UU dan anggaran negara.

Padahal sebelumnya, dalam transisi revolusi pasca-Mubarak, Militer berjanji menyerahkan kekuasaan pada presiden yang terpilih 1 Juli ini. Sebelumnya militer melalui Mahkamah Agung juga memutuskan membubarkan parlemen yang didominasi kelompok islam dari Ikhwanul Muslimin dan Salafi.

Masyarakat dihinggapi kekhawatiran meletusnya kerusuhan jika Shafiq yang merupakan tangan kanan Mubarak terpilih dalam pemilihan umum presiden dan meningkatkan ketegangan dengan kelompok islam yang diwakili Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin sendiri mengklaim memenangkan pemilihan presiden dengan mengantongi 52 % suara.(republika.co.id)

jalanpanjang.web.id - AllahuAkbar, Setelah Tim Pemenangan Mursi melakukan pemantauan dan penelitian atas hasil perhitungan suara di seluruh daerah pemilihan - hingga 97% daerah pemilihan, Tim Pemenangan Mursi mengumumkan bahwa kandidat Presiden Mesir dari Hizbul Hurriyah wal Adalah, Dr Mursi, meraih 52% suara rakyat Mesir. Sedangkan kompetitornya, Syafiq, hanya meraih 48% suara. Selisih keunggulan suara Mursi atas Syafiq ini melebihi sisa jumlah suara yang belum dihitung.

Presiden Republik Mesir terpilih, DR. Muhmmad Mursi yang juga merupakan seorang Hafiz Al Qur'an, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada rakyat Mesir yang telah Allah beri hidayah untuk menempuh jalan kemerdekaan dan demokrasi. Dia berjanji untuk menjadikan Mesir seluruhnya satu kekuatan untuk meraih kedamaian, pertumbuhan dan kemajuan.

Dalam konfrensi persnya pagi ini Dr Mursi menyatakan bahwa dirinya membawa misi damai bagi yang menginginkan perdamaian. Dia tegaskan bahwa rakyat Mesir, baik yang memberikan suara kepadanya atau tidak, berhak mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Seluruhnya sama dalam hak dan kewajiban.

Dia juga mengajak semua pihak untuk saling bahu membahu, khususnya para pemuda, karena mereka adalah tulang punggung umat dan harapan rakyat dalam pembangunan setelah secara langsung mereka berperan menegakkan revolusi Mesir. Tak lupa beliau menyampaikan ucapan selamat kepada mereka yang terluka, juga kepada keluarga para syuhada.

Beliau kembali menegaskan janjinya untuk mengembalikan hak-hak orang yang terluka dan menuntut balasan untuk para syuhada. Baginya, seluruh rakyat Mesir adalah sama, baik kaum muslim dan masehi. Dia berjanji untuk menjadi pelayan dan pegawai bagi mereka.

Dia juga berjanji untuk menjadi pelayan rakyat Mesir yang menghormati konstitusi dan UUD. Seluruh warga memiliki hak yang sama sebagaimana mereka memiliki kewajiban yang sama.

Dr Mursi mengenyampingkan rencana balas dendam. Dirinya menegaskan bahwa rakyat Mesir seluruhnya harus merasakan berbagai potensi negerinya dan harus tolong menolong untuk kebangkitan tanah airnya.

Dia akan berdiri dengan jarak yang sama di hadapan seluruh rakyatnya, seraya berkata, “Allah melihat kita dan menjadi saksi bagi kita seluruhnya.(islamedia.web.id)

jalanpanjang.web.id - Bicara Islam di Cina, maka harus menyertakan Xinjiang di dalamnya. Mengapa? Ya, karena Xinjiang adalah rumah bagi setidaknya sepertiga Muslim di Cina.

Dari total 25 juta Muslim di Negeri Tirai Bambu, sebanyak 8,5 juta di antaranya hidup di Xinjiang. Sementara, dari 300 ribu masjid di Cina, 23 ribu di antaranya ada di Xinjiang.

Xinjiang adalah sebuah daerah otonomi— bukan provinsi—di Cina. Nama lengkapnya adalah Daerah Otonomi Uighur Xinjiang. Wilayah ini berbatasan dengan Daerah Otonomi Tibet di sebelah selatan dan Provinsi Qinghai serta Gansu di tenggara.

Xinjiang juga berbatasan dengan Mongolia di sebelah timur, Rusia di utara, serta Kazakstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, dan Kashmir di barat. Xinjiang juga mencakup sebagian besar wilayah Aksai Chin, yang diklaim India sebagai bagian dari Negara Bagian Jammu dan Kashmir.

Secara harfiah, Xinjiang bermakna “perbatasan baru” atau “daerah baru”, sebuah nama yang diberikan semasa Dinasti Qing Manchu. Bagi para pendukung kemerdekaan Xinjiang, nama ini terasa sinis dan menyakitkan hati, sebab mereka sejatinya lebih menyukai nama lokal yang bersejarah atau yang berkaitan dengan gerakan kemerdekaan, seperti Turkestan Cina, Turkestan Timur, atau Uighuristan.

Penduduk asli Xinjiang berasal dari ras-ras Turki yang beragama Islam, terutama suku Uighur (45,21 persen) dan suku Kazakh (6,74 persen). Selain itu, di Xinjiang juga terdapat suku Han yang merupakan suku mayoritas di Cina.

Menurut sensus tahun 2000, jumlah suku Han di Xinjiang mencapai 40,58 persen. Ini adalah peningkatan jumlah yang sangat drastis dibandingkan pada 1949 saat berdirinya Republik Rakyat Cina. Kala itu, belum banyak suku Han yang hidup di Xinjiang, hanya sekitar enam persen.

Meski dalam hal jumlah Muslim Uighur masih merupakan mayoritas di Xinjiang, tetapi hari demi hari mereka kian terpinggirkan. Istilah ‘daerah otonomi’ yang ditetapkan Pemerintah Cina cuma sekadar nama. Agama dan budaya mereka ditekan habis-habisan oleh Pemerintah Cina.

Sementara, dalam bidang ekonomi, orang-orang dari suku Hanlah yang berkuasa. Di “tanah air” suku Uighur ini, orang-orang Han menguasai ladang-ladang minyak dan jalur-jalur perdagangan. Sementara, warga setempat yang beragama Islam cenderung terpinggirkan laksana orang Indian di Amerika.

Xinjiang kaya akan mineral dan minyak bumi. Cadangan gas alamnya bahkan merupakan yang terbesar di Cina. Daerah ini juga merupakan lokasi utama bagi Cina untuk melakukan uji coba nuklir.

Bagi Cina, Xinjiang memang sangat penting secara geopolitik. Sejak dulu, Cina menempatkan Xinjiang sebagai garda pertahanan terdepan dalam menghadapi kemungkinan serangan dari Barat. Hal tersebut merupakan alasan mengapa Cina sedikit pun tak ingin kehilangan kontrol dan pengaruh atas wilayah ini.

Demi mengontrol Xinjiang, berbagai langkah dilakukan Pemerintah Cina, termasuk membelenggu hak warga Muslim untuk menjalankan ritual dan ajaran agamanya. Sekadar contoh, keberadaan sekolah Islam, masjid, dan imam dikontrol secara ketat.

Dalam kurun waktu 1995 hingga 1999, pemerintah telah meruntuhkan 70 tempat ibadah serta mencabut surat izin 44 imam. Pemerintah juga menerapkan larangan ibadah perorangan di tempat-tempat milik negara. Larangan ini mencakup larangan shalat dan berpuasa pada bulan Ramadhan di kantor atau sekolah milik negara.

Pendek kata, menjalankan ibadah secara leluasa masih menjadi barang mahal dan mewah bagi warga Muslim di Xinjiang. Di bidang ketenagakerjaan, orang-orang Muslim juga sering dihambat dari jabatan yang tinggi.

Cengkeraman dan tekanan Pemerintah Cina yang terlampau kuat ditambah dominasi suku Han atas masyarakat lokal membuat hasrat untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat tak pernah surut dari bumi Xinjiang.

Ketimbang menjadi bagian Cina, masyarakat Uighur lebih suka jika Xinjiang menjadi negara sendiri atau bergabung dengan Kirgistan, sebuah negara bekas Uni Soviet yang berbatasan langsung dengan Xinjiang. (republika.co.id)

jalanpanjang.web.id - Sekitar 50 organisasi kemanusiaan internasional dan badan kemanusiaan PBB mendesak rezim zionis Israel untuk segera mengakhiri blokadenya di Jalur Gaza yang sudah berlangsung hampir lima tahun.

Diantara 50 organisasi itu antara lain Amnesty Internationa, Médecins du Monde, Oxfam, dan Save the Children bersama badan-badan kemanusiaan PBB seperti World Health Organization, High Commissioner for Human Rights UNICEF dan empat badan PBB lainnya, memperingati lima tahun blokade Israel di Gaza dan menuntut agar Israel mencabut blokadenya “sekarang” juga.

“Selama lebih dari lima tahun, lebih dari 1,6 juta warga Gaza berada dibawah blokade yang melanggar hukum internasional. Lebih dari setengah dari jumlah penduduk Gaza adalah anak-anak. Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan satu kata mengatakan ‘akhiri blokade (di Gaza) sekarang’,” demikian petisi yang ditandatangani 50 organisasi internasional itu.

Israel menerapkan kebijakan untuk membatasi transaksi perdagangan di Gaza pada tahun 2001, menyusul perlawanan besar-besaran warga Palestina terhadap rezim Israel. Kebijakan itu makin diperketat pada tahun 2007 setelah Hamas mengambil alih kekuasaan di Gaza. Bahkan pada tahun 2008 dan 2009 Israel memborbardir jalur Gaza yang telah dikuasai Hamas.Kemudian pada tahun 2010 Israel Bukan cuma memberlakukan berbagai pembatasan, rezim zionis menyatakan memblokade dan mengisolasi Jalur Gaza dari duni luar.

Dua tahun belakangan ini, Israel melonggarkan blokadenya dengan sesekali mengizinkan truk-truk bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza, itupun karena ada tekanan kuat dari dunia internasional. Israel juga masih memeriksa ketat dan menyeleksi barang-barang yang boleh masuk ke Gaza.

“Semua kargo yang masuk Gaza harus diperiksa oleh aparat Israel karena Gaza berada dalam kekuasaan Hamas, dunia internasional mengakui Hamas sebagai organisasi teroris,” dalih Mark Regev, juru bicara perdana menteri Israel.

Regev mengklaim, pagi ini seorang petani Israel yang sedang membajak sawahnya ditembak dari wilayah Gaza. “Apakah ini adil, mendesak Israel untuk membatasi penggunaan kekuatan militer sementara rezim di Gaza bersikap agresif dan bermusuhan pada Israel?” tukas Regev beralasan.

Sementara itu, pasukan angkatan laut Israel mengusir sebuah kapal yang membawa sekelompok aktivis pro-Palestina di lepas pantai Gaza. Kapal “Olivia” membawa aktivis asal Irlandia, Italia dan Inggris, yang berlayar setiap hari di perairan Gaza untuk melindungi nelayan-nelayan Gaza yang kerap diserang oleh pasukan Israel.

Rezim zionis memberlakukan aturan izin berlayar hanya 3 mil dari lepas pantai Gaza. Jika ada kapal yang melanggar aturan ini akan diusir dengan menggunakan kekuatan miiter, dan Israel menganggap kapal “Olivia” sudah melanggar aturan itu sehingga diusir dengan menggunakan semburan air dari alat water canon.

Kordinator kampanye solidaritas untuk nelayan Gaza, Mahfouz Al-Kabiriti mengungkapkan, pasukan angkatan laut Israel mengepung “Olivia” dan memerintahkan kapal itu untuk berlayar ke arah utara, menjauh dari kapal-kapal nelayan Gaza. Tentara-tentara zionis menyemprotkan air ke kapal “Olivia” dan berusaha untuk menangkap dan menahan kapal, tapi “Olivia” berhasil menyelamatkan diri dan kembali ke pantai.

Israel, lewat juru bicara militernya, menuding kapal-kapal nelayan Palestina sudah melanggar batasan area untuk mencari ikan sehingga angkatan laut Israel meminta kapal nelayan itu untuk kembali, tapi tidak direspon. “Maka pasukan kami memberikan tembakan peringatan, sebelum akhirnya kapal nelayan Gaza itu kembali dengan kemauan sendiri,” ujar jubir militer Israel.

Menurut Al-Mezan Center for Human Rights, sepanjang bulan Mei 2012, Israel sudah 13 kali menembaki kapal-kapal nelayan Gaza, menahan empat kapal, dan menangkap sembilan nelayan Palestina. Bagi nelayan Palestina, Israel sudah menerapkan kebijakan sepihak yang menghancurkan sumber mata pencaharian para nelayan, karena sulit mendapatkan hasil tangkapan ikan jika wilayah yang boleh dilalui hanya sebatas yang sudah ditetapkan rezim zionis.(reuters,knrp,kompas)

jalanpanjang.web.id - "Kami meninggalkan Myanmar karena kami diperlakukan dengan kejam oleh militer. Umat Muslim di sana kalau tidak dibunuh, mereka disiksa," ujar seorang pengungsi, Nur Alam, seperti dikutip BBC, beberapa waktu lalu.

Nur bersama 129 Muslim Rohingya begitu umat Islam yang tinggal di utara Arakan, Myanmar, biasa disebut terpaksa harus meninggalkan tanah kelahirannya.

Ia bersama kawan-kawannya nekat melarikan diri dari Myanmar dengan menumpang perahu tradisional sepanjang 14 meter. Mereka berjejalan di atas perahu kayu dengan bekal seadanya. Akibat mesin perahu yang mereka tumpangi rusak, Muslim Rohingya pun harus rela terkatung-katung di lautan yang ganas.

Hingga akhirnya, mereka ditemukan nelayan Aceh dalam kondisi yang mengenaskan. Menurut Nur, mereka terombang-ambing ombak di lautan ganas selama 20 hari. Kami ingin pergi ke Indonesia, Malaysia, atau negara lain yang mau menerima kami, tutur Nur. Demi menyelamatkan diri dan akidah, mereka rela kelaparan dan kehausan di tengah lautan.

Begitulah potret buram kuam Muslim Rohingya yang tinggal di bagian utara Arakan atau negara bagian Rakhine. Kawasan yang dihuni umat Islam itu tercatat sebagai yang termiskin dan terisolasi dari negara Myanmar atau Burma. Daerah itu berbatasan dengan Bangladesh.

Sejak 1982, Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tak mengakui Muslim Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Pemerintah di negara itu hanya menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh atau keturunannya. Terjebak dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan seperti itu, kaum Rohingya pun memilih untuk meninggalkan Myanmar.

Tak mudah bagi mereka untuk melepaskan diri dari negara yang dikuasai Junta Militer itu. Tak jarang mereka harus mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh pihak keamanan. Setelah mereka keluar dari negara tersebut, mereka tidak diperkenankan untuk kembali.

Selain itu, umat muslim Rohingya seperti terpenjara di tempat kelahirannya sendiri. Mereka tidak bisa bebas bepergian ke mana pun. Meskipun hanya ingin ke kota tetangga saja, pihak militer selalu meminta surat resmi. Saat ini, sekitar 200 ribu Muslim Rohingnya terpaksa tinggal di kamp pengungsi seadanya di Bangladesh.

Sebagian besar dari mereka yang tidak tinggal di tempat pengungsian resmi memilih untuk pergi ke negara lain melalui jalur laut, terutama melalui Laut Andaman. Kemudian, pihak Pemerintah Thailand juga mengabarkan bahwa mereka telah menahan sebanyak 100 orang Rohingya beberapa waktu yang lalu.

Pemerintah negeri Gajah Putih itu menolak menerima mereka sebagai pengungsi. Untuk mengatasi masalah ini, PBB sudah bergerak melalui salah satu organisasinya yang mengurusi pengungsi, UNHCR.

                                                                          ***

Populasi Muslim Rohingya di Myanmar tercatat sekitar 4,0 persen atau hanya sekitar 1,7 juta jiwa dari total jumlah penduduk negara tersebut yang mencapai 42,7 juta jiwa. Jumlah ini menurun drastis dari catatan pada dokumen Images Asia: Report On The Situation For Muslims In Burma pada Mei tahun 1997. Dalam laporan tersebut, jumlah umat Muslim di Burma mendekati angka 7 juta jiwa.

Mereka kebanyakan datang dari India pada masa kolonial Inggris di Myanmar. Sepeninggal Inggris, gerakan antikolonialisasi di Burma berusaha menyingkirkan orang-orang dari etnis India itu, termasuk mereka yang memeluk agama Islam. Bahkan, umat Muslim di Burma sering sekali menjadi korban diskriminasi.

Pada tahun 1978 dan 1991, pihak militer Burma meluncurkan operasi khusus untuk melenyapkan pimpinan umat Islam di Arakan. Operasi tersebut memicu terjadinya eksodus besar-besaran dari kaum Rohingya ke Bangladesh. Dalam operasi khusus itu, militer tak segan-segan menggunakan kekerasan yang cenderung melanggar hak asasi manusia.

Selain itu, State Law and Order Restoration Council (SLORC) yang merupakan rezim baru di Myanmar selalu berusaha untuk memicu adanya konflik rasial dan agama. Tujuannya untuk memecah belah populasi sehingga rezim tersebut tetap bisa menguasai ranah politik dan ekonomi.

Pada 1988, SLORC memprovokasi terjadinya pergolakan anti-Muslim di Taunggyi dan Prome. Lalu, pada Mei 1996, karya tulis bernada anti-Muslim yang diyakini ditulis oleh SLORC tersebar di empat kota di negara bagian Shan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap kaum Muslim.

Kemudian, pada September 1996, SLORC menghancurkan masjid berusia 600 tahun di negara bagian Arakan dan menggunakan reruntuhannnya untuk mengaspal jalan yang menghubungkan markas militer baru daerah tersebut. Sepanjang Februari hingga Maret 1997, SLORC juga memprovokasi terjadinya gerakan anti-Muslim di negara bagian Karen.

Sejumlah masjid dihancurkan, Alquran dirobek dan dibakar. Umat Islam di negara bagian itu terpaksa harus mengungsi. Burma Digest juga mencatat, pada tahun 2005, telah muncul perintah bahwa anak-anak Muslim yang lahir di Sittwe, negara bagian Rakhine (Arakan) tidak boleh mendapatkan akta kelahiran.

Hasilnya, hingga saat ini banyak anak-anak yang tidak mempunyai akta lahir. Selain itu, National Registration Cards (NRC) atau kartu penduduk di negara Myanmar sudah tidak diberikan lagi kepada mereka yang memeluk agama Islam.

                                                                           ***

Mereka yang sangat membutuhkan NRC harus rela mencantumkan agama Buddha pada kolom agama mereka.

Bahkan, Pemerintah Myanmar sengaja membuat kartu penduduk khusus untuk umat Muslim yang tujuannya untuk membedakan dengan kelas masyarakat yang lain. Umat Muslim dijadikan warga negara kelas tiga. Umat Islam di negera itu juga merasakan diskriminasi di bidang pekerjaan dan pendidikan.

Umat Islam yang tidak mengganti agamanya tak akan bisa mendapatkan akses untuk menjadi tentara ataupun pegawai negeri.  Tak hanya itu, istri mereka pun harus berpindah agama jika ingin mendapat pekerjaan.

Pada Juni 2005, pemerintah memaksa seorang guru Muslim menutup sekolah swastanya meskipun sekolah itu hanya mengajarkan kurikulum standar, seperti halnya sekolah negeri, pemerintah tetap menutup sekolah itu.

Sekolah swasta itu dituding mengajak murid-muridnya untuk masuk Islam hanya karena sekolah itu menyediakan pendidikan gratis. Selain itu, pemerintah juga pernah menangkap ulama Muslim di Kota Dagon Selatan hanya karena membuka kursus Alquran bagi anak-anak Muslim di rumahnya. Begitulah nasib Muslim Rohingya.

Nasib buruk yang dialami Muslim Rohingya mulai mendapat perhatian dari Organisasi Konferensi Islam (OKI). Kantor berita Islam, IINA, pada 1 Juni 2011, melaporkan, Sekretariat Jenderal OKI yang bermarkas di Jeddah telah menggelar sebuah pertemuan dengan para pemimpin senior Rohingya. Tujuannya, agar Muslim Rohingya bisa hidup damai, sejahtera, dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Dalam pertemuan itu, para pemimpin senior Rohingya bersepakat untuk bekerja sama dan bersatu di bawah sebuah badan koordinasi. Lewat badan koordiansi itulah, OKI mendukung perjuangan Muslim Rohingya untuk merebut dan mendapatkan hak-haknya.

Pertemuan itu telah melahirkan Arakan Rohingya Union (ARU) atau Persatuan Rohingya Arakan. Lewat organisasi itu, Muslim Rohingya akan menempuh jalur politik untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami Muslim Rohingya. Semoga.(ROI)

jalanpanjang.web.id - Capres Dr. Mursi, kandidat revolusi meraih dukungan suara mayoritas di luar negeri mengalahkan Syafiq, kandidat Mubarak (al-ikhwan.net)

Hasil pengumuman resmi di 47 Kedutaan dan Konsulat di 45 negara Mursi meraih 214.377 suara atau setara 78.47% suara. Sedangkan Syafiq meraih 58.787 suara atau setara dengan 21.52% suara.

Berikut tabel perolehan suara masing-masing:

jalanpanjang.web.id - Pemilihan presiden Mesir dimulai hari ini, Rabu (23/5) dan bakal menjadi yang pertama, pasca revolusi "25 Januari" tahun lalu yang menggulingkan pemerintahan Hosni Mubarak selama tiga dekade.

sekitar lima puluh juta pemilih yang tersebar di dua puluh tujuh propinsi di seantero Mesir akan mendatangi kotak suara guna pemilih calon presiden mereka periode 2012-2017. Mereka akan memilih salah satu kandidat terbaik dari tiga belas kandidat yang turut serta berkompetisi. Pemilu akan diselenggarakan 2 hari, 23 dan 24 Mei 2012, namun jika tidak ada kandidat yang menang lebih dari 50 persen suara, maka akan digelar pemilu putaran kedua pada 16-17 Juni mendatang.

Inilah peristiwa pertama sepanjang sejarah Mesir pasca gerakan Revolusi 25 Januari 2011, warga Mesir bebas menentukan pilihannya. Di antara ketiga belas kandidat itu adalah;

1. Abu Al-Ezz Al-Hariri, calon dari Partai Aliansi Rakyat Sosialis, simbol: piramida.‬

‪2. Mohammed Abdel Fattah Fawzi Issa, calon dari Partai Generasi Demokratik, simbol: kamera video.‬

‪3. Ahmed Hossam Kamal Hamid Khairallah, calon Partai Damai Demokratik, simbol: mobil.‬

‪4. Amru Moussa, calon yang didukung oleh 44.000 pemilih, simbol: matahari.‬

‪5. Abdel Mon’im Abul Futuh, didukung oleh 43.000 pemilih, simbol: kuda.‬

‪6. Hesyam Mohamed Osman Bastawisi, calon dari Partai Persatuan, simbol: jam tangan.‬

‪7. Mahmoud Hossam El-Din Mahmoud Galal, calon yang didukung oleh 37.000 pemilih, simbol: bintang.‬

‪8. Mohamed Salim Al-Awwa, calon yang didukung oleh 30 anggota DPR, simbol: payung.‬

‪9. Ahmed Mohamed Shafiq Zaki, calon independen, simbol: tangga.‬

‪10. Hamdeen Sabahi, calon yang didukung oleh 42.000 pemilih, simbol: elang.

‪11. Abdullah Hasan Ali Asy’al, calon dari Partai Autentik, simbol: kapak.‬

‪12. Khalid Ali Omar Al-Mahlawi, kandidat yang didukung oleh 32 anggota DPR, simbol: pohon.

‪13. Mohamed Morsi Al-‘Ayat, calon dari Partai Kebebasan dan Keadilan, simbol: neraca / timbangan.

Sementara itu, hasil sementara penghitungan suara untuk pemilih di Luar Negeri menunjukkan bahwa kekuatan kroni rezim zhalim rontok karena hanya meraih dukungan 18%, ini membuktikan bahwa kekuatan mereka, baik di Dalam maupun di Luar Negeri rontok.

Saudi Arabia merupakan miniatur masyarakat Mesir di Dalam Negeri, karena jumlah warga negara yang di Saudi jumlahnya 276 ribu dan yang menggunakan hak suaranya 240 ribu (melebihi 50%) dan mereka dari latar belakang yang beragam; pendidikan, sosial dan ekonomi. Dan kandidat Dr. Mursi di Saudi meraih 49% suara.

Umat Islam di seluruh penjuru dunia, tidak hanya di Mesir saja mengharapkan pilpres kali ini berlangsung dengan bersih dan bebas tanpa ada kecurangan. Dan umat Islam mendoakan agar "Masyru'n Nahdhah" yang diusung Capres Dr. Mursi yang didukung segenap kekuatan rakyat Mesir meraih kemenangan.(WN)

jalanpanjang.web.id - Fadhilatul Ustadz Ad-Duktur Muhammad Badi’, Mursyid Am Ikhwanul Muslimin dan Wakilnya, Ir. Khairat Asy-Syathir menyambut tamu istimewa, mantan Presiden Amerika, Jimmy Carter (Ketua Yayasan Carter) dan delegasi yang menyertainya di Kantor Pusat Ikhwanul Muslimin.

Dr. Mahmud Ghazlan, Jubir Resmi Ikhwan mengatakan dalam pernyataan press: “Bahwa Carter menyampaikan ucapan selamat kepada Ikhwanul Muslimin atas hasil pemilu parlemen. Beliau menegaskan bahwa kemenangan ini menunjukkan rakyat Mesir cinta Ikhwanul Muslimin, dikarenakan pengorbanan dan kedekatan mereka dengan seluruh elemen masyarakat Mesir.

Hasil kepustusan yayasannya menyatakan bahwa pemilu parlemen Mesir berjalan dengan damai dan bersih, ini menunjukkan aspirasi rakyat Mesir.”

Terkait problematika Palestina, Carter menegaskan bahwa hak bangsa Palestina yang tertera dalam perjanjian damai tidak dihormati oleh pihak Israel, sebagai buktinya Israel tetap melanjutkan perampasan dan penguasaan wilayah-wilayah Palestina. Beliau menegaskan di masa jabatannya, juga di masa Bush Senior berusaha untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Israel, namun tidak berhasil. Akan tetapi Bush Yunior dan Obama lebih toleran terhadap Israel bahkan memperbesar dukungan terhadap Israel.

Fadhilatul Mursyid Am menyambut gembira atas kunjungan ini dan mengapresiasi peran Yayasan Carter dan kesaksiannya terhadap pemilu di Mesir. Hasil kemenangan ini merupakan tanggung jawab yang besar di pundak Ikhwan yang berusaha untuk menunjukkan perubahan demokrasi yang lebih baik, mewujudkan stabilitas dan membangun kemajuan di Mesir. Beliau berharap perubahan ini bisa menjadi model bagi semua negara.

Fadhilatul Mursyid mengungkapkan juga bahwa sekarang ini zamannya rakyat berkuasa menentukan kehendak mereka sendiri. Beliau mengharapkan agar Dunia, terutama Amerika menghormati kehendak rakyat, karena perubahan politik yang mendasar itu jika ada apresiasi dan pengakuan terhadap para pemilih, menghentikan pemerintahan thagut diktator, dan tidak intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain.

Beliau juga menolak kezhaliman yang terus berlangsung di Palestina. Beliau menuntut agar Amerika tidak lagi mendukung Zionis, berlaku adil dalam permasalahan ini, bukan sekedar statemen kosong yang kita dengar dari Presiden Obama. Jika ingin Amerika dihormati oleh bangsa lain, hendaknya ia juga menghormati perasaan rakyat negara lain.

Terkait dengan hubungannya dengan Dewan Tinggi Militer, beliau menjelaskan bahwa peran Dewan Militer ada dua: Peran utama adalah menjaga perbatasan negara dan memberi rasa aman. Inilah peran yang kami banggakan dan kami apresiasi.

Kedua peran politik, yaitu peran transisi yang akan selesai pada waktu lembaga-lembaga tinggi negara terbentuk lewat pemilu damai. Dan posisi kami adalah mendukung jika Dewan Militer ini benar dan mengoreksi jika salah, sampai penyerahan kekuasaan ke rakyat sipil hasil pemilu.

Dalam penutup perbincangan, Fadhilatul Mursyid berulang kali menegaskan pentingnya menghormati bangsa Palestina dan bekerja untuk mengembalikan hak-hak rakyat Palestina yang terampas, menghilangkan kezhaliman di bumi Palestina.

Jimmy Carter berjanji akan kembali ke Mesir pada saat pemilihan Presiden Mesir mendatang.

(io/al-ikhwan.net)

 

jalanpanjang.web.id - Pemilu akhirnya dilangsungkan tepat waktu di Mesir. Pagi hari 28 November 2011, digelar pemilu pertama pasca tergulingnya rezim Husni Mubarak yang berkuasa lebih 30 tahun. Selama tahun-tahun itulah, bisa dikatakan rakyat Mesir tidak bisa merdeka menyuarakan aspirasinya. Beragam kelompok yang dianggap melawan arus pemerintahan Mubarak, tak pernah bisa hidup lama. Kran kebebasan politik di sumbat. Hingga akhirnya, revolusi 25 Januari 2011 berhasil menjatuhkan Mubarak pada Februari 2011. Dan kondisi politik Mesirpun berubah.

Sebelum Pemilu digelar, Pusat Penelitian dan Pengkajian Aspirasi Masyarakat di Mesir mengadakan polling terhadap 1.500 orang di 10 Propinsi. Hasil polling itu menyebutkan bahwa 90% responden menginginkan pemilu dilakukan sesuai jadwal. Sedangkan 70% meyakini pemilu akan berjalan denganh bersih. Yang mengejutkan, 49,5% dari responden akan memilih Partai Al Huriyah wal Adalah (Partai Keadilan dan Kebebasan), 10,7 % akan memilih partai salafy, 9,3% memilih partai Wafd, dan 3,7 % partai Mesir Al Qaumi.

Polling ini terbukti mendekati kenyataan saat penghitungan pemilu pertama yang dilansir Surat kabar al Syuruq , "indikasi awal menunjukkan Partai Kebebasan dan Keadilan memenangkan 47% suara, sementara blok Mesir memenangkan 22%."

Setelah Partai Al Huriyah wal Adalah (Partai Keadilan dan Kebebasan) mengeluarkan Bayan (berita) Resminya  yang menyebutkan : "Hasil penghitungan suara yang sampai kepada kami setelah proses penghitungan selesai di semua panitia pemilihan -di dalam Mesir sendiri- menunjukkan bahwa Partai Kebebasan dan Keadilan menempati posisi pertama dengan perolehan 40% suara, disusul Hizbun Nur, El-Kutlah Al-Mishriyah, Al-Wasath dan kemudian Al-Wafd". Secara berturut-turut dunia mulai menunjukkan dukungannya serta memandang positif pemerintahan Mesir di masa datang.

Siaran Radio “Suara Amerika” mengatakan dalam lansir berita resminya perihal kemenangan Hizbul Hurriyah wal Adalah, partai yang didirikan oleh Jamaah Ikhwanul Muslimin dengan meraih dua pertiga kursi untuk calon perorangan dalam pemilu legislatif tahap I. Oleh karena itu, partai ini meretas jalan untuk menjadi kekuatan politik yang signifikan di parlemen mendatang yang jumlah kursi keseluruhannya 498 aleg. 

Sebelumnya partai ini juga  mengeluarkan bayan resmi bahwa 36 orang caleg telah dipastikan mendapatkan tiket kursi untuk calon perorangan atau senator dalam pileg tahap I dari total 56 kursi yang diperebutkanpada pemilu tahap pertama.

Sedangkan radio “Suara Rusia” melansir wawancara dengan Mansuria Moukhifi, seorang pengamat Mesir sekaligus Direktur Kajian Timur Tengah dan Afrika Utara di Sekolah Tinggi Prancis untuk urusan luar negeri.

Maoukhifi menegaskan bahwa kemenangan gerakan Islam, terutama caleg-caleg dari Hizbul Hurriyah wal Adalah di Mesir tidaklah mengagetkan.

Karena mereka eksis di tengah-tengah masyarakat semenjak kurun waktu yang panjang. Mereka juga turut serta dalam rentang waktu yang lama dalam percaturan dunia politik, meskipun mereka mendapatkan permusuhan dari rezim diktator sebelum ini, mereka di penjara dan banyak di antara mereka yang dideportasi ke luar negeri.

Sistem Mubarak sebelum ini berusaha melarang gerakan Islam untuk berinteraksi dengan masyarakat Mesir secara langsung, akan tetapi mereka tetap mampu menjalin komunikasi dan mampu mengurai permasalahan rakyat Mesir, oleh karena itu mayoritas rakyat Mesir memilih mereka pasca lengsernya rezim sebelum ini.d.

Secara terpisah, Dr. Isham Al-Uryan, Wakil Presiden  Partai Kebebasan dan Keadilan, kemarin menyambut Piotr Buchta, Duta Besar Republik Polandia di Kairo untuk Urusan Budaya dan Ekonomi beserta para pembantunya.

Duta Besar Polandia di awal pertemuan langsung mengucapkan selamat kepada rakyat Mesir Rakyat yang telah sukses melaksanakan pemilu legislatif secara demokratis. Ia juga mengatakan proses pemilu kali ini menunjukkan wajah peradaban yang sesungguhnya dari rakyat Mesir yang itu sesuai dengan standar pemilu internasional.

Setelah itu Dr. Muhammad Mursi Ketua Partai Kebebasan dan Keadilan,, Sabtu (10/12/2011) menyambut Senator John Kerry, Ketua Lembaga Hubungan Luar Negeri di Kongres Amerika begitu juga Anne Patterson, Dubes Amerika untuk Mesir.

Mendampingi Ketua Partai, Dr. Isham Al-Uryan, Wakil Ketua Partai dan Dr. Muhamamd Sa’ad  Al-Katatni, Sekjend. Partai.

Dr. Mursi menyampaikan dalam pertemuan itu bahwa pemilu legislatif di Mesir berjalan sesuai kehendak rakyat Mesir. Sekarang ini rakyat Mesir membuktikan demokrasi secara nyata pasca revolusi 25 Januari dan pasca lengsernya rezim korup sebelumnya.

Dari pihak Jonh Kerry mengakui bahwa mereka tidak terkejut atas kemenangan Partai Kebebasan dan Keadilan dalam pemilu kali ini, kami juga menghormati kehendak rakyat Mesir.

Kedua pihak berdiskusi seputar pandangan Partai untuk bisa mangatasi krisis ekonomi dan juga sikap partai terkait perjanjian dan kesepakatan negara yang telah dilakukan oleh Mesir.

Dr. Mursi menjelaskan bahwa Mesir sekarang ini berusaha untuk keluar dari krisis, baik krisis dari dalam juga krisis dari luar. Dan langkah pertama adalah mengurai krisis yang terjadi di dalam negeri dan bekerja untuk membangun sistem kenegaraan, yaitu menguatkan posisi lembaga pembuat unddang-undnag dan juga menguatkan lembaga pemerintahan. Namun yang lebih mendesak sekarang ini adalah penguatan parlemen.

Terkait dengan upaya partai dalam melaksanakan perubahan mendasar dalam bentuk undang-undang dan kebijakan khusus yang berhubungan dengan kerja sama dengan investor, beliau menegaskan bahwa sebelum ini sudah ada undang-undang dan kebijakan yang mengatur hal itu, oleh karena itu kebijakan ini hendaknya bisa mengadopsi hak-hak warga negara, kebebasan umum dan hak-hak pemerintahan sipil, di samping itu perlu adanya amandemen bab lima yang terkait dengan perundangan-undangan yang mengatur masa jabatan presiden dan sistem hukum di Mesir.

Inilah entri point yang diapresiasi oleh Kerry. Dia juga mengajak semua kekuatan politik dan partai di Mesir untuk bekerja sama dalam upaya mempercepat kemajuan ekonomi. Dan hal itu sangat mungkin terjadi dikarenakan pelaksanaan demokrasi di Mesir sekarang ini sudah berjalan dengan baik.

Dr. Mursi menegaskan bahwa Partainya tidak punya keinginan untuk mendominasi hak lembaga konstituante yang akan dibentuk medatang. Yang lebih di kedepankan adalah menyusun sistem politik yang sesuai dengan kehendak rakyat Mesir, dengan jalan menghimpun kehendak kekuatan yang ada dalam lembaga konstituante ini.

Terkait dengan sikap partai terhadap kesepakatan dan perjanjian negara Mesir yang sudah ada selama ini, Dr. Mursi menegaskan bahwa Mesir adalah negara besar yang memiliki pengalaman sejarah sangat panjang dan memainkan peranan yang signifikan dalam percaturan Dunia Arab, Dunia Islam dan kawasan.

Oleh karena itu partai menghormati kesepakatan dan perjanjian yang sudah ada tersebut, namun partai menghimbau agar Amerika mendengarkan kehendak rakyat Mesir, bukan sebaliknya membungkam kehendak rakyat yang sah. Beliau juga menegaskan bahwa Amerika memungkinkan peran dalam membantu kemajuan ekonomi di berbagai dunia jika ia menghendakinya.(al-ikhwan.net)